Merdeka.com - Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur agar segala permasalahan bisa terselesaikan.

Meski demikian, kebijakan yang dikeluarkan pun tak selamanya menguntungkan. Terkadang ada beberapa pihak yang justru merasa rugi dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut, tak terkecuali pengusaha.

Berikut beberapa kebijakan Pemerintah Jokowi-JK yang dinilai dapat merugikan pengusaha.

Libur nasional saat Pilkada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 27 Juni 2018 yang merupakan hari Pilkada Serentak atau hari ini, sebagai libur nasional. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Libur Nasional.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai bahwa pemerintah tidak berpikir panjang dalam memutuskan hari ini sebagai libur nasional. Dia menyebut, dampak adanya libur kali ini sangat merugikan pengusaha.

"Okelah mungkin ada 171 daerah (ikut pilkada) misal kayak yang kerja di Jakarta tinggal di Bogor atau Bekasi hanya teknisnya saja kan. Tapi seusai nyoblos kan bisa kembali bekerja. Tapi pemerintah langsung buat kebijakan yang merugikan pengusaha secara nasional. Itu pasti merugikan pengusaha," ujarnya saat di temui di Jakarta, Rabu (27/6).

Sarman berharap, pemerintah tidak sendiri-sendiri lagi dalam merumuskan kebijakan. Apalagi menyangkut dengan hari libur nasional, seharusnya dapat melibatkan pengusaha juga di dalamnya.

"Harapan kami ke depan, kalau ada satu kebijakan harusnya dikomunikasikan dengan pelaku usaha supaya kita ada antisipasi. Jangan sampai citra kita di hadapan pengusaha jadi tidak produktif, yang ada hanya libur dan libur saja," imbuhnya.

Cuti panjang Lebaran 2018

Sejumlah pengusaha merasa keberatan atas penambahan hari libur lebaran, salah satunya pengusaha yang berfokus pada ekspor. Mereka khawatir penambahan libur lebaran bakal mengganggu proses transaksi terutama dari pembeli luar negeri.

CEO Jan & Clift Furniture, Rezon Jonathan mengatakan, pada dasarnya perusahaan tidak dapat libur karena harus tetap produksi. Apalagi untuk mereka yang memiliki transaksi jual beli dengan konsumen luar negeri. Penambahan libur mendadak, tentu saja mengganggu proses bisnis.

"Perusahaan kami sebetulnya tidak dapat libur karena harus produksi setiap hari guna menyuplai kebutuhan ekspor furniture. Dalam case tertentu, seperti Lebaran bagi karyawan muslim, ada tambahan cuti, bukan libur. Jika libur terlalu panjang, tentu sangat berpengaruh dengan produksi dan para buyer kita, terutama di luar negeri," tegas Rezon di Jakarta, Jumat (4/5).

Founder dan Owner Rattu Beverage, perusahaan distributor minuman premium, , Yurie Rusphandy mengatakan, penambahan libur mengganggu perencanaan bisnis dan manajemen yang sudah disusun. Padahal sejak awal tahun perusahaan sudah menetapkan libur hari raya perusahaan. Sehingga hal ini akan sangat mengganggu kegiatan operasional dan produksi.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, kebijakan menambah libur Lebaran mengganggu industri manufaktur. Kata dia, operasional per hari bagi perusahaan manufaktur itu sangat berarti, karena menyangkut produksi. Kalau kemudian tiap pabrik memiliki target produksi ribuan barang, lalu terpaksa libur di luar rencana manajemen, maka bisa dibayangkan berapa banyak produksi yang bisa tertahan.

Impor daging sapi

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe mengatakan impor daging sapi dari berbagai negara bakal membuat pengusaha daging dan peternak lokal rugi. Terlebih lagi impor ini datang menjelang Ramadan.

Menurutnya, masuknya daging sapi impor di satu sisi memang dapat menstabilkan harga jual dan membuat pasokan melimpah. Namun sisi lain bakal menekan bisnis pengusaha daging dan peternak khususnya pada usaha berskala kecil.

Banyak pihak khususnya pengusaha daging, peternak maupun pengusaha penggemukan daging skala kecil yang kerap menggantungkan penjualannya dari momen Ramadan dan Lebaran.

Impor sapi indukan

Masih soal impor, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) keberatan terhadap kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mewajibkan pelaku usaha penggemukan sapi (feedloter) untuk mengimpor sapi indukan.

Direktur Eksekutif Gapuspindo Joni Liano mengatakan, kebijakan ini berpotensi merugikan para feedloter. Pasalnya para pelaku usaha penggemukan sapi ini tidak memiliki kecukupan modal untuk melakukan proses pengembangbiakan sapi indukan tersebut.

"Kalau disuruh 1:5, perusahaan penggemukan sapi ini secara teknis dari sisi permodalan tidak punya kemampuan," ujar dia di Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Jono mengungkapkan, untuk melakukan pengembangbiakan ini, ‎feedloter harus menyediakan infrastruktur dan lahan yang cukup mendukung proses tersebut. Sedangkan selama ini proses penggemukan sapi mayoritas dilakukan dalam kandang atau yang tidak luas.

"Perlu mengubah infrastruktur kandang untuk melakukan pemeliharaan sapi indukan, itu butuh waktu.‎ Feedloter ini core bisnis penggemukan sapi, sangat beda dengan pengembangbiakan sapi. Meski pun orang awam melihatnya mudah, tapi teknisnya di kandang itu berbeda‎," kata dia.