Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Rini diminta Jokowi garap kereta berkecepatan menengah

Menteri Rini diminta Jokowi garap kereta berkecepatan menengah Jokowi hadiri pelepasan beras miskin di Perum Bulog. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah menolak proposal kereta cepat dari Jepang dan China dengan alasan kereta cepat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dari penjelasan pemerintah, kereta yang cocok di Indonesia adalah kereta berkecepatan menengah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menggarap proyek kereta berkecepatan menengah. Proyek ini akan digarap konsorsium BUMN dipimpin PT Wijaya Karya (Persero). Anggotanya PT Jasa Marga (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Menurut Rini, pembangunan itu menggunakan mekanisme business to business (B to B).

Pihaknya berjanji tidak melibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama pelaksanaan proyek. "Bukan dibatalkan, bahwa pemerintah kalau menggunakan dana pemerintah atau jaminan, pemerintah tidak akan membangun," ujar Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9).

Sebelum dikerjakan, Rini bakal melakukan kajian mendalam proyek kereta cepat. Ini dilakukan agar BUMN tetap mendapatkan keuntungan.

"Presiden meminta untuk Menteri BUMN melihat secara bisnis pembangunan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Sebab itu kami konsentrasikan untuk mendetailkan penghitungannya dari sisi bisnis dan melihat apa BUMN ini dapat membangun kereta cepat ini dengan mendapatkan profitability yang memadai," jelas dia.

Terkait hadirnya BUMN perkebunan, PTPN VIII, dalam konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menurut Rini, ini dikarenakan perusahaan itu memiliki lahan kebun teh tidak laik pakai seluas 2.952 hektare (ha). Untuk itu, lahan PTPN VIII tersebut akan dikembangkan menjadi agro industri untuk daerah wisata dan pendidikan.

"Selama ini PTPN belum bisa realisasikan hal tersebut, jadi kita perlu mendorong hal ini terjadi. Karena PTPN perlu meningkatkan pendapatan dari sisi real estate-nya," tutup dia.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Dua BUMN Dapat Proyek Rp8,5 Triliun di Filipina

Jokowi: Dua BUMN Dapat Proyek Rp8,5 Triliun di Filipina

Presiden Jokowi mengungkapkan dua BUMN Indonesia, berhasil mendapatkan proyek senilai Rp8,5 triliun dari pemerintah Filipina.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan

Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini

Jokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini

Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya