Menteri Rini diminta Jokowi garap kereta berkecepatan menengah
Merdeka.com - Pemerintah menolak proposal kereta cepat dari Jepang dan China dengan alasan kereta cepat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dari penjelasan pemerintah, kereta yang cocok di Indonesia adalah kereta berkecepatan menengah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menggarap proyek kereta berkecepatan menengah. Proyek ini akan digarap konsorsium BUMN dipimpin PT Wijaya Karya (Persero). Anggotanya PT Jasa Marga (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Menurut Rini, pembangunan itu menggunakan mekanisme business to business (B to B).
Pihaknya berjanji tidak melibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama pelaksanaan proyek. "Bukan dibatalkan, bahwa pemerintah kalau menggunakan dana pemerintah atau jaminan, pemerintah tidak akan membangun," ujar Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9).
Sebelum dikerjakan, Rini bakal melakukan kajian mendalam proyek kereta cepat. Ini dilakukan agar BUMN tetap mendapatkan keuntungan.
"Presiden meminta untuk Menteri BUMN melihat secara bisnis pembangunan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Sebab itu kami konsentrasikan untuk mendetailkan penghitungannya dari sisi bisnis dan melihat apa BUMN ini dapat membangun kereta cepat ini dengan mendapatkan profitability yang memadai," jelas dia.
Terkait hadirnya BUMN perkebunan, PTPN VIII, dalam konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menurut Rini, ini dikarenakan perusahaan itu memiliki lahan kebun teh tidak laik pakai seluas 2.952 hektare (ha). Untuk itu, lahan PTPN VIII tersebut akan dikembangkan menjadi agro industri untuk daerah wisata dan pendidikan.
"Selama ini PTPN belum bisa realisasikan hal tersebut, jadi kita perlu mendorong hal ini terjadi. Karena PTPN perlu meningkatkan pendapatan dari sisi real estate-nya," tutup dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Dua BUMN Dapat Proyek Rp8,5 Triliun di Filipina
Presiden Jokowi mengungkapkan dua BUMN Indonesia, berhasil mendapatkan proyek senilai Rp8,5 triliun dari pemerintah Filipina.
Baca SelengkapnyaJawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan
Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini
Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnya