Merdeka.com - Pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif untuk mempercepat pembelian kendaraan listrik. Nilai dari subsidi motor listrik senilai Rp7 juta dengan kuota 200.000 unit, dan potongan pajak menjadi 1 persen untuk pembelian mobil listrik.

Namun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melaporkan, pembelian motor maupun mobil listrik tampaknya masih sepi peminat. Untuk motor listrik saja, sejauh ini jumlah pengajuannya baru datang dari 108 konsumen.

Agar kasus serupa tidak terjadi untuk pembelian mobil listrik bersubsidi, Moeldoko mengatakan, pemerintah sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin pembayaran ganti rugi atau restitusi yang ditanggung dealer tidak terlalu lama.

Sehingga, beban pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) mobil listrik dari 10 persen menjadi 1 persen yang ditanggung dealer bakal dibayarkan lebih cepat, tidak sampai setahun.

"Bagi pengusaha, khususnya bagi dealer, isunya adalah bahwa apabila saya mau membeli kendaraan listrik, dengan skema itu maka yang berjalan adalah restitusi. Kalau restitusi diberlakukan, ada pikiran berkembang, kalau restitusi akan setahun ini tagihnya," ungkapnya, Senin (22/5).

"Kemarin Jumat rapat dipimpin pak Menko Luhut, kalau bisa sebulan-dua bulan pembayaran restitusi kenapa tidak. Ini sedang dievaluasi," kata Moeldoko.

Moeldoko lantas memaparkan hasil analisa mengapa antusiasme pembelian motor listrik dengan subsidi Rp 7 juta masih lesu. Menurut hasil evaluasi, dia memandang masyarakat tampaknya belum banyak tahu adanya program tersebut.

Kemudian, sosialisasi dari kebijakan yang belum lama digulirkan ini pun belum terlalu masif. Sehingga pemakaian motor listrik dinilainya belum jadi konsumsi publik.

"Intinya, kalau bisa semudah-mudahnya untuk masyarakat, kenapa harus sulit. Agar kebijakan subsidi 200 ribu sepeda motor listrik ini bisa terserap baik," ujar Moeldoko.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com