Merdeka.com - Pemerintah berencana mencabut izin usaha di sektor kehutanan dengan luas 3 juta hektare lebih. Izin usaha ini dicabut karena tidak adanya pembangunan di lahan tersebut.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyatakan, sejauh ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk segera menertibkan izin-izin tersebut.

"Karena kami menemukan di lapangan hanya memegang izin konvensi tetapi tidak membangun kebun, tidak membangun industri," katanya dalam konferensi pers, Jumat (7/1).

Parahnya, izin diberikan pemerintah kepada para pengusaha itu justru dipakai hanya untuk orang sewa jalan. Atau izinnya dikasih, kemudian digadaikan ke bank.

"Uangnya diambil kerjaannya tidak jalan.Tidak Bisa lagi kayak begini-begini," katanya.

Cabut Izin Usaha Tambang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan pencabutan beberapa izin lahan pertambangan hingga penggunaan lahan negara. Hal tersebut dilakukan hasil dari evaluasi secara menyeluruh terkait izin-izin pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan negara yang tidak dijalankan dengan baik serta tidak sesuai dengan peruntukan.

"Kita cabut. Pertama hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut," kata Jokowi dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/1).

Jokowi menjelaskan izin tersebut dicabut lantaran tidak pernah menyampaikan rencana kerja, kemudian izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan. Hal tersebut menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.