Tak Hanya Perangkat Desa, Apkasi Harap Jokowi Perhatikan Kesejahteraan Bupati
Merdeka.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengingatkan pemerintah untuk ikut memperhatikan kesejahteraan Bupati. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menaikkan pendapatan atau gaji perangkat desa yang akan disamakan dengan gaji PNS Golongan 2A, dengan memperhatikan masa kerja. Para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia nantinya juga akan mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS.
"Seharusnya, dengan memperhatikan beban dan tanggung jawab para bupati yang sedemikian besar, sudah sewajarnya pemerintah pusat juga segera memperhatikan peningkatan kesejahteraan atau gaji serta tunjangan para bupati," harap Ketua Apkasi, Mardani H. Maming, di Jakarta.
Apkasi, kata Mardani, telah lama memperjuangkan keluhan bupati tentang masalah pendapatan mereka yang relatif terbilang rendah, baik secara tertulis maupun disampaikan secara lisan kepada Menteri Keuangan dalam berbagai kesempatan.
"Malah belum lama ini, Menteri Keuangan menyatakan kepada beberapa media akan segera mengkaji dan menaikan gaji para kepala daerah, termasuk bupati, sehingga diharapkan upaya pemerintah ini selain dapat menaikkan kesejahteraan kepala daerah, juga dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi yang belakangan ramai menerpa para kepala daerah," ungkap Mardani.
Mardani melihat dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik saat ini, maka sudah tepat jika pemerintah pun memperhatikan kesejahteraan para bupati dengan menaikkan pendapatan mereka.
"Saya pikir, Pak Presiden Jokowi juga akan mendukung harapan dari para kepala daerah yang memang telah lama tidak pernah mengalami kenaikan pendapatan ini," kata Mardani.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaJokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnya