Tak hanya BBM, pemerintah kaji penerapan gas satu harga di Indonesia
Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana menyeragamkan harga gas rumah tangga di seluruh Indonesia. Penetapan gas satu harga antara gas yang dihasilkan PT PGN dan PT Pertagas Niaga, rencananya akan rampung tahun ini.
"Jadi kita ingin mencoba harga ini diangkat sama-sama, PGN dan Pertagas Niaga jadi satu harga begitu. Sebetulnya PGN harga di bawah 3.000 itu rugi," ujar Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio di Kantornya, Jakarta, Kamis (24/1).
Jugi mengatakan, kisaran harga gas untuk rumah tangga tidak mampu (RT1) akan diseragamkan di angka Rp 4.500 sampai Rp 5.000 per metrik. Sementara untuk rumah tangga mampu (RT2) diseragamkan pada kisaran Rp 6.000 sampai Rp 6.500 per metrik ton.
"RT1 bisa antara Rp 4500 sampai Rp 5000 nanti. RT2 itu bisa Rp 6.000 sampai Rp 6.500. Itu harapan kami ya. Nasional itu bisa di situ. Tapi akan hitung lagi ya," jelas Jugi.
Jugi menjelaskan, selama ini memang ada perbedaan harga gas yang dihasilkan oleh PT PGN dan PT Pertagas Niaga. Perbedaan tersebut dipicu oleh kemampuan menggarap jaringan gas dan melayani konsumen di mana PGN mengerjakan sendiri dengan SDM yang dimiliki sementara Pertagas Niaga menggandeng BUMD.
"Salah satunya PGN menggunakan direct SDM, dia menggunakan orang orang PGN melayani konsumen. Tetapi Pertagas Niaga diminta ESDM harus menggandeng BUMD, dikasih ke BUMD tidak dikembangkan lebih lanjut akhirnya dikembalikan kepada BUMN," jelasnya.
"Kemudian, distribusi. Itu mungkin tergantung daripada panjang distribusi nya. Komponen lain, operation dan maintenance itu berbeda. Kemudian Margin, margin sudah ditetapkan kurang lebih di bawah 5 persen. Faktor faktor ini yang membuat harganya berbeda. Nanti akan kita buat harganya kurang lebih sama di mana-mana," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harga Gas Murah Belum Terserap 100 Persen, SKK Migas Bongkar Penyebabnya
Pertama, ada faktor dari sisi hulu di mana rencana-rencana produksi mengalami kendala operasional.
Baca SelengkapnyaInsentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun
Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca SelengkapnyaKendaraan Umum Ternyata Lebih Hemat Pakai Bahan Bakar Gas, Harga Satu Liter Cuma Rp4.500
Selain itu, pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, yang mana emisinya sekitar 25-35 persen lebih rendah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Butuh Dana Hingga Rp75 Triliun Sediakan BBM Hingga Gas LPG
Indonesia butuh dana antara Rp69-75 triliun untuk membeli sejumlah komoditas energi.
Baca SelengkapnyaIndonesia Bakal Surplus Gas Hingga 2035, ESDM: Calon Pembeli dari Dalam Negeri Harus Disiapkan
Akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaBeli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP, Warga Ramai-Ramai Titip NIK ke Warung Kelontong
Mulai 1 Januari 2024 syarat pembelian gas LPG 3 Kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Baca SelengkapnyaPemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Janji Tarif Listrik dan BBM Tak Akan Naik sampai Juni 2024
Keputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya