Merdeka.com - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sunarso, menilai vaksinasi menjadi kunci utama untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Sebab, kebijakan moneter diyakini tidak cukup mampu meredam krisis ekonomi akibat penyebaran virus mematikan asal China itu.

"Persoalan krisis ekonomi yang tahun ini kita hadapi adalah soal yang lain. Karena krisis ini disebabkan oleh pandemi atau penyakit. Maka diselesaikan secara moneter saja tidak cukup. Tapi menemukan vaksin dan bagaimana memvaksinasi seluruh masyarakat itu menjadi suatu PR tersendiri," tuturnya dalam webinar Economic Outlook 2021, Rabu (25/11).

Bos BRI menjelaskan, melalui pemberian vaksin anti Covid-19, maka akan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Menyusul timbulnya perasaan aman masyarakat akan paparan virus mematikan asal China itu ketika melakukan berbagai aktivitas ekonomi.

"Sehingga kegiatan ekonomi akan pulih. Karena tadi, orang merasa aman dan nyaman melakukan interaksi kegiatan ekonomi," imbuh dia.

Maka dari itu, dia berharap upaya pemerintah untuk mendatangkan vaksin penawar Covid-19 sebelum Desember ini dapat terealisasi. Sehingga aspek keselamatan jiwa setiap orang saat melakukan kegiatan ekonomi lebih terjamin. "Itu yang paling penting," tutupnya.

Presiden Jokowi Sebut Vaksin Masuk RI Desember

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan, masyarakat Indonesia akan segera melakukan vaksinasi Covid-19. Vaksin tersebut akan datang pada akhir November atau awal Desember 2020.

"Saya tegaskan kembali pandemi belum berakhir tapi kita segera melangkah melalui vaksinasi insya Allah vaksinnya akan datang akhir November ini atau awal Desember 2020," katanya saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, di Istana Negara, Rabu (25/11).

Meski vaksinnya sudah tiba, kata Presiden Jokowi, tidak bisa langsung digunakan. Vaksin harus melewati langkah-langkah ilmiah dan sejumlah tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Itu juga tidak bisa langsung disuntikkan masih menunggu langkah-langkah kaidah-kaidah scientific, data-data science yang diperlukan untuk mendapatkan emergency use authorization dari BPOM jadi meski vaksin datang kita harus tunggu tahapan di BPOM," ujarnya.