Tak bisa potong subsidi, Menkeu akan kurangi anggaran sosial
Merdeka.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan akan mengorbankan pos belanja sosial dan barang jika anggaran subsidi tahun ini tidak bisa ditekan. Hal tersebut akan dilakukan pada saat pemerintah mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) tahun ini.
Agus mengatakan, terus mencermati perkembangan subsidi sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan dalam APBN. Pasalnya, konsumsi BBM yang tinggi membuat ketidakpastian dalam anggaran subsidi.
"Namun kalau tidak ada alternatif lain yang akan dipotong adalah belanja sosial dan barang. Indonesia akan terus menjaga kesehatan fiskalnya," tuturnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (28/2).
Meski begitu, Agus mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan APBN P pada akhir bulan ini.
"Tapi ini baru 1-2 bulan. Asumsi itu untuk rata-rata satu tahun jadi kami terus mengamati," ujarnya.
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp 317,22 triliun untuk belanja subsidi baik energi maupun non energi. Agus mengatakan pihaknya akan menjaga defisit APBN di level 1,1 persen seperti yang telah terjadi selama tujuh bulan terakhir.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaDengan adanya tambahan subsidi pupuk, maka harga pupuk akan lebih terjangkau, sehingga biaya produksi pertanian akan berkurang.
Baca SelengkapnyaLayanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaMentan baru saja menandatangani alokasi penambahan pupuk bersubsidi sebesar Rp28 triliun.
Baca Selengkapnya