Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan insentif bagi peserta program kartu pra kerja. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut insentif yang diberikan sebesar Rp500.000.

"Sementara estimasinya Rp500.000, selama selesai (mengikuti program pra kerja) dikasih itu (insentif)," ungkap Ida di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12).

Dengan adanya insentif ini maka peserta program kartu pra kerja tak mendapatkan uang bulanan. Peserta hanya mendapatkan uang makan dan transportasi selama mengikuti program kartu pra kerja.

Ida melanjutkan, insentif sebesar Rp500.000 bisa menjadi modal bagi peserta yang ingin mencari kerja setelah mengikuti pelatihan.

"Dikasih insentif Rp500.000 untuk dia transport, untuk dia masuk pada pasar kerja. Sudah ada nih pasar kerjanya, dia kan membutuhkan apply, dan lain-lain," ujarnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk program kartu pra kerja. Anggaran tersebut akan diberikan kepada 2 juta orang penerima kartu program pra kerja.

"Target kartu pra kerja yaitu 2 juta peserta dengan total anggaran Rp10 triliun," kata dia dalam konferensi pers RAPBN 2020, Jakarta, Jumat (16/8).

Pemerintah memberi batas bawah usia penerima kartu pra kerja yakni 18 tahun dan tanpa ada batas maksimal. Sementara itu, penerima kartu pra kerja nantinya tidak boleh sedang menjalankan pendidikan formal serta harus Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemerintah Susun Aturan Biaya Insentif

Sebelumnya, pemerintah gencar menyiapkan kartu pra-kerja untuk para lulusan baru ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Tetapi hingga saat ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku besaran insentif yang diberikan kepada penerima kartu belum diputuskan. Dia mengatakan pihaknya sedang menyusun mulai dari biaya pelatihan, hingga insentif yang diberikan.

"Konsep implementasinya kan masih akan dituntaskan. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya ini segera selesai," kata Hanif di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (25/9).

Terkait sektor yang dituju, Hanif pun belum merinci. Tetapi secara keseluruhan pihaknya akan menetapkan enam sektor. Pemerintah juga kata dia, akan membidik tiga kalangan yakni para pencari kerja, pekerja dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).Dan akan memberikan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai dengan kriterianya masing-masing.

"Ini kan tidak dalam jangka panjang, itu kan hanya dalam kurun waktu terbatas, paling dua tiga bulan," kata Hanif.

Kemudian, dia juga menjelaskan, pemerintah juga akan bekerja sama dengan tiga marketplace untuk media pendaftaran kartu tersebut. Yaitu Gojek, Tokopedia dan Bukalapak.

"Ada nanti khusus menangani itu namanya Project Management Officer (PMO). Nanti pakai platform," ungkap Hanif.

Diketahui sebelumnya, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Pra-Kerja. Pada tahun depan, peserta dari program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta peserta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara reguler.