Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK memutuskan untuk tidak memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2017. Sebab, BUMN dianggap sudah mulai kuat untuk menghasilkan modalnya sendiri.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir mengaku belum rencana pemerintah tersebut. Padahal, suntikan modal melalui PMN dibutuhkan untuk membangun gardu induk dan transmisi listrik.

"Jadi baik dari kementerian keuangan sampai hari ini belum ada berita apapun kepada kami, khususnya mengenai penanaman modal negara untuk PLN. Sebenarnya penanaman modal ini digunakan ditujukan untuk pembangunan gardu-gardu induk untuk transmisi dan juga untuk elektrifikasi daerah pendalaman dan daerah terluar pulau-pulau terluar," ujar Sofyan Basir di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Rabu (17/8).

Sofyan berharap, PLN masih bisa memperoleh PMN tahun depan. Selain itu dia berharap kebijakan pemerintah tidak memengaruhi program pembangkit 35.000 Megawatt yang sedang berjalan.

"Mudah-mudahan ini program 35.000 Megawatt tidak terganggu, karena 25.000 MW itu dari pihak swasta investor, yang 10.000 MW dari PLN ini juga biayanya sebagian dibantu oleh PMN dan sebagian lagi dari pinjaman-pinjaman," kata Sofyan.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, pemerintah hanya cukup memberikan PMN dalam APBN untuk dua tahun terakhir, yakni pada tahun 2015 dan 2016. Sebab pada tahun-tahun tersebut, BUMN fokus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan amanat dari Presiden RI Joko Widodo.

"Pada tahun 2015 seperti diketahui BUMN betul-betul melakukan program pembangunan, terutama pembangunan di infrastruktur," kata Rini di Jakarta, Selasa (16/8) malam.

Dia menjelaskan, sejak 2015 pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian PU-Pera mengejar pembangunan 1.200 kilometer (km) jalan yang sejak awal Indonesia merdeka baru terealisasi 670 km. Selain itu, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui PMN yang diberikan telah membangun beberapa pelabuhan di Indonesia bagian Timur.

Dengan demikian, lanjut Rini, tahun 2017 ada beberapa perusahaan BUMN dan anak usahanya yang akan melakukan penawaran saham perdana atau (Initial Public Offering/IPO), guna mendapatkan suntikan dana dari investor pasar saham.

"Kalau tahun ini kita target ada beberapa BUMN yang right issue, tapi tahun depan anak-anak BUMN seperti Hutama Karya Realty akan IPO, Tugu Pratama juga akan IPO. Dan mudah-mudahan holding bisa selesai akhir tahun itu akan meningkatkan kemampuan BUMN," imbuhnya.

Selain itu, sejumlah perusahaan BUMN yang berencana menjaring modal melalui penerbitan surat utang (obligasi). "Tahun depan dengan kemampuan kita, kita (BUMN) tidak butuh PMN lagi. Jadi BUMN me-leverage equity yang didapatkan dari negara untuk pembangunan," jelas Rini.

Laporan: Aisyah