Merdeka > Ekonomi

Tahun depan, pemerintah terapkan money follow program

Selasa, 19 Juli 2016 18:46 Reporter : Hana Adi Perdana
Tahun depan, pemerintah terapkan money follow program Bambang Brodjonegoro. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berencana untuk menerapkan Money Follow Program atau penempatan dana di program prioritas Kementerian dan Lembaga (K/L). Rencananya, niatan tersebut akan direalisasikan pada 2017 mendatang.

"Tantangan untuk money follow program ini paling besar dari K/L terkait. Kami coba di 2017 supaya ide ini dilakukan. Kalau tidak, tunggu satu tahun lagi. Jadi ini jawaban apakah money follow program akan dilakukan 2017," ujar Bambang di ruang rapat komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Bambang merincikan, alokasi belanja K/L dalam pagu indikatif tahun 2017 lebih rendah Rp 14,8 triliun atau Rp 769,3 triliun dibanding tahun ini sebesar Rp 784,1 triliun. Dalam penurunan tersebut, belanja operasional mengalami penurunan yang cukup besar yakni Rp 31,5 triliun.

Hal disebabkan karena adanya kenaikan belanja operasional yang sebesar Rp 16,6 triliun. "Penganggaran money follow program ini mendukung pendekatan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2017 yaitu menuju ke perencanaan yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spesial," tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan, money follow program nantinya akan diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas, relokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya, serta efisiensi program atau kegiatan non prioritas.

Dengan demikian, penurunan belanja K/L tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan masih ada beberapa yang tetap mendapat kenaikan, sesuai dengan prioritas, arahan perundangan dan kewajiban yang terdapat di dalamnya atau kontrak tahun jamak.

"Ini sudah tercermin dari postur K/L di dalam pagu indikatif 2017 yakni 20 K/L alokasinya naik, kemudian 8 K/L alokasinya tetap, dan 59 K/L alokasinya turun," pungkasnya.

[sau]

Juli 2016, Ditjen Pajak pastikan faktur elektronik berlaku nasional
Juli 2016, Ditjen Pajak pastikan faktur elektronik berlaku nasional
Jaksa Agung masih mempelajari audit BPK soal Kemenkeu
Jaksa Agung masih mempelajari audit BPK soal Kemenkeu
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kemenkeu
  3. APBN
  4. Ekonomi Indonesia
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Orang Kaya Baru Muncul Setiap 30 Jam Selama Pandemi Covid-19
image

Cara Kemenkes Lacak dan Deteksi Hepatitis Akut di Indonesia
image

Kemendagri Sarankan Orangtua Beri Nama Anak Dua Suku Kata, Ini Manfaatnya
image

Temuan Tinja di Situs Stonehange Ungkap Makanan yang Dikonsumsi Manusia Purba

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi