Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp2 triliun untuk pengembangan ibu kota baru di tahun depan.

Salah satu langkah pasti, pemerintah akan mulai mengundang pihak swasta sebagai investor di tahun 2020.

"Mulai tahun depan sudah mulai undang swasta, sudah mulai lakukan bidding untuk swasta yang tertarik," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Proses open bidding akan dilakukan secara transparan dan terbuka (fair). Setelah itu, baru ditentukan proyek apa yang akan digarap oleh swasta.

"Kalau sebagai investor harus tahu dong mereka mau invest di mana, jadi yang pasti duluan adalah KPBU yang terkait dengan infrastruktur dasar," kata dia.

"Pointnya air bersih, kemudian listrik, itu yang duluan karena waktu pengerjaannya lama dan itu kebutuhan dasar dari sebuah kota. Kota itu baru bisa beroperasi kalau airnya ada listriknya ada," lanjutnya.

Tetap Pindahkan Ibu Kota di Tengah Resesi Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro memastikan bawha pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan ibu kota baru meski ada ancaman resesi global.

Menurut Bambang, sektor infrastruktur dan properti justru dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di waktu perlambatan ekonomi dunia saat ini.

"Kebanyakan pengusaha justru (berinvestasi) di bidang properti itu dalam jangka waktu panjang dan kami ingin dorong pengembangan ibu kota baru bisa bangkitkan aktivitas economy counter-cyclical," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Menteri Bambang melanjutkan, pembangunan ibu kota baru nantinya akan membantu Indonesia dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

"Jadi berusaha perlambat economy slowdown Indonesia," tegas dia.

"Jadi teorinya dalam menghadapi resesi Pemerintah harus spending lebih tinggi, tax spending diturunkan, dan tingkat bunga relaksasi," lanjutnya.

Strategi Hadapi Resesi Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa Indonesia telah memiliki anggaran yang solid untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi dunia di 2020. Penganggaran yang solid dilakukan dengan merancang APBN yang rasional.

"Ya kita pada intinya harus punya anggaran yang solid untuk mengantisipasi potensi resesi dunia 2020, karena itu targetnya dibuat serasional mungkin," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/9).

Dalam RAPBN 2020, pemerintah juga sudah menyiapkan pengalokasian anggaran untuk pencegahan dampak terburuk dari resesi. Adapun resesi adalah kemerosotan pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun.

"Alokasi penganggarannya pun dibuat dengan upaya untuk mencegah dampak terburuk resesi yang kemungkinan terjadi di 2020," jelas Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi akan semakin besar. Untuk itu, dia meminta jajaran menterinya membuat langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi krisis ekonomi.

"Payung harus kita siapkan, kalau hujannya besar, kita enggak kehujanan. Kalau gerimis kita enggak kehujanan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/9).

Menurutnya, dampak krisis ekonomi global sudah terjadi di beberapa negara. Contohnya, mata uang yuan dan peso yang mengalami depresiasi. Sehingga, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dampak resesi.

"Tantangan itu harus kita antisipasi, hadapi, dan kita harapkan, langkah-langkah antisipatif sudah benar-benar konkret kita siapkan dan berharap, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak dari resesi bisa kita hindarkan," ucapnya.