Merdeka.com - Pemerintah, pada tahun depan, akan tetap melakukan penyisiran untuk mencabut subsidi listrik pelanggan 900 Volt Ampere (VA). Pemerintah ingin memastikan penerima subsidi 900 VA hanya untuk masyarakat tidak mampu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan fokus pemerintah dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 ingin memperbaiki ketimpangan melalui pembangunan infrastruktur. Pencabutan subsidi ini sebagai salah satu pengalihan biaya untuk pembangunan infrastruktur listrik di daerah terpencil.

"Subsidi listrik seperti yang sudah dilakukan mengurangi para pelanggan 900 volt ampere. Sehingga pelanggan 900 volt ampere itu yang tarifnya subsidi itu benar-benar adalah pelanggan yang miskin dan tidak mampu mereka yang berhak, itu kan terus diteruskan. 450 VA ya memang kategori kecil tetap mendapatkan subsidi," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/8).

Pemerintah, lanjutnya, akan memfokuskan pembangunan infrastruktur tetap di luar Jawa pada tahun depan. Harapannya ketimpangan ekonomi bisa ditekan. "Sehingga memang dikombinasi dari semuanya ya lewat pembangunan infrastruktur. Dengan dia dibangun keluar Jawa," ujar Suahasil.

Sebelumnya, subsidi energi sebesar Rp 103,4 triliun pada RAPBN 2018, nantinya akan dialokasikan untuk subsidi BBM dan elpiji 3 kg sebesar Rp 51,1 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp 52,2 triliun. "Subsidi listrik tersebut adalah untuk listrik 450 VA dan untuk pelanggan 900 VA," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan selama ini subsidi listrik banyak dinikmati masyarakat mampu. Bahkan, data pemerintah menyebutkan 18 juta rumah tangga mampu ikut menerima subsidi listrik.

Menteri Bambang menjelaskan subsidi listrik selama ini dinikmati oleh 45 juta rumah tangga. Untuk pemakai subsidi 450 VA sebanyak 22,8 juta dan subsidi 900 VA sebanyak 22,3 juta. Dari keseluruhan tersebut masih didominasi rumah tangga kategori mampu.

"Teridentifikasi ada 25,78 juta rumah tangga yang seharusnya menerima subsidi. Maka pemerintah akan fokus pada rumah tangga berpendapatan rendah," ujar Menteri Bambang, di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

Menteri Bambang menjelaskan, setelah dilakukan penyandingan data, ditemukan selisih sekitar 18 juta rumah tangga yang tidak berhak menikmati subsidi listrik. Angka tersebut didominasi pengguna 900 VA yang tidak termasuk penerima subsidi.

Setelah dilakukan penyisiran, kata Menteri Bambang, akhirnya diputuskan bahwa subsidi listrik hanya diberikan kepada sekitar 19 juta rumah tangga dan sisanya akan mengalamai kenaikan tarif secara bertahap.