Syafruddin tetap lanjutkan program reformasi birokrasi di era Asman Abnur
Merdeka.com - Syafruddin mengatakan akan melanjutkan program-program yang telah berjalan di bawah kepemimpinan Asman Abnur, setelah dirinya dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Asman dan seluruh jajaran kita akan lanjutkan selesaikan. Karena programnya cukup baik, terbukti opini publik di kementerian/lembaga mengalami peningkatan drastis, kami melihat di Mabes Polri," ujar dia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (15/8).
Sementara itu, Asman Abnur mengucapkan selamat kepada Syafruddin sebagai Menteri PANRB yang baru. Menurut Asman, selama ini Kementerian PANRB sudah banyak bekerja sama dengan Polri.
"Selamat pada Pak Syafruddin yang juga tidak asing bagi saya, karena sangat sering bersama saya baik tugas di kementerian ini banyak berhubungan dengan teman-teman di Polri maupun tugas lain yang berhubungan dengan beliau. Beliau bukan lagi harus belajar tinggal menerapkan apa-apa yang mungkin sudah diketahui oleh beliau," kata dia.
Dengan penunjukan Syafruddin, selama era Pemerintahan Jokowi-JK terjadi terjadi dua kali pergantian nama yang mengisi jabatan Menteri PANRB. Di awal pemerintah Jokowi-JK, posisi ini diisi oleh Yuddy Chrisnandi, yang kemudian digantikan oleh Asman Abnur, sampai akhirnya pada hari ini kembali digantikan oleh Syafruddin.Turut hadir dalam acara tersebut Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana, Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar serah terima jabatan (sertijab) Menteri PANRB dari Asman Abnur kepada Komjen Polisi Syafruddin. Syafruddin sendiri telah resmi dilantik sebagai Menteri PANRB oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pagi ini.
Penunjukan Syafruddin berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 142/P/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri PANRB Kabinet Kerja dalam Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan pejabat yang bersangkutan.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN soal Kabinet Jokowi Bahas Program Prabowo-Gibran: Kurang Pantas Pemilu Belum Selesai
Pemilu 2024 belum tuntas karena pemenang belum diumumkan oleh KPU.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaGibran Akui Sudah Ada Pembicaraan soal Transisi Pemerintahan, Apa Hasilnya?
Tentang program 100 hari kerja jika dirinya bersama Prabowo Subianto sudah dilantik Gibran irit bicara.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaBantah Mahfud MD, Menteri ATR/BPN Tegaskan Redistribusi Tanah di Era Jokowi Capai Lebih dari 2,96 Juta Bidang
Menteri ATR/BPN berikan bantahan terkait pernyataan Mahfud MD.
Baca Selengkapnya22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat
Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
Baca Selengkapnya