Susi Harap Milenial Indonesia Tak Ikuti Pemikiran Orang Tua Untuk Eksploitasi Ikan

Merdeka.com - Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo untuk melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tak ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah tetap mencegah illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) yang dilakukan kapal asing ke perairan Indonesia agar Sumber Daya Perikanan Indonesia terjaga.

"Satu hal harus kita ingatkan bahwa perikanan adalah jenis Sumber daya terbarukan (Renewable resource)," kata Susi dalam suatu diskusi online, Jumat (12/6).

Perikanan, menurutnya, jika semakin dijaga akan semakin produktif sumber daya alam itu. Maka apabila dijaga, ikan-ikan di perairan Indonesia akan beranak-pinak dan semakin banyak populasi ikannya.

"Ini yang harus ditanamkan, jangan mumpung ada banyak diambil sebanyaknya. Ada bahasa bilang ikan itu tidak ber-KTP, nanti lewat negara diambil orang, biar saja. Kita kan punya unclos, punya ZEE (Zona ekonomi ekslusif), kalau ikan keluar dari ZEE silakan ambil. Kalau tidak ditangkap akan ke sana kemari ya memang," tegasnya.

Oleh karena itu Susi menekankan agar menjaga dan mencintai lingkungan khususnya laut, bisa ditanamkan ke anak-cucu. "Jadi saya berharap orang yang memiliki power di pemerintahan, saya berharap milenial yang memiliki sustainability mindset, more protect your resources. Nah, ini tidak ada di kepala pengusaha atau birokrat yang sudah tua-tua sudah tidak ada mikir itu, kalau dikurangi diatur katanya kurang pendapatannya, itu tolol, karena ikan kalau dibiarkan dia makin beranak-pinak," katanya.

Kekayaan Laut Milik Generasi Mendatang

Menurutnya, laut adalah milik generasi yang akan datang. "Hanya satu untuk menyelesaikan kekhawatiran ini. Saya mohon dengan semua kerendahan hati, memohon pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF dan gerakan semua instrumen pemerintah di bawah pimpinan beliau untuk mencegah kembalinya kapal asing, mencegah kembalinya alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan," ujar Susi.

Susi meminta agar Presiden bisa memerintahkan dan memutuskan hal tersebut. "Pak Presiden mempunyai segala kewenangan, ultimate power dan ultimate kebijakan ada di bapak, gerakan seluruh insturmen untuk mengamankan seluruh 79 persen wilayah Indonesia, dan kecukupan ketahanan pangan untuk Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6