Merdeka.com - Kemampuan finansial orang-orang Jakarta untuk membeli properti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berefek terhadap tingginya harga properti di sana. Banyak warga lokal Yogyakarta bahkan tidak mampu untuk membeli properti sebagai hunian mereka.

"Lah gimana, lah wong teman-teman Jakarta kalau beli tanah juga ora ngenyang (tidak menawar)," ujar Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kamis (6/4).

Dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta tentang Statistik Perumahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, hanya 54,25 persen warga Yogyakarta menempati rumah milik sendiri.

"Persentase rumah tangga di Kota Yogyakarta yang menempati rumah milik sendiri baru mencapai 54,25 persen," demikian penjelasan publikasi yang dikutip merdeka.com pada Jumat (7/3).

Persentase kepemilikan rumah milik sendiri di Kota Yogyakarta, lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi DIY.

Di Gunungkidul, persentase kepemilikan rumah milk sendiri 95,65 persen, Kulonprogo 93,88 persen, Bantul 88,03 persen, Sleman 87,33 persen, DIY 85,50 persen, dan Yogyakarta 54,25 persen.

Kepadatan satu wilayah juga berakibat melambungnya harga properti. Ini juga yang membuat warga Kota Yogyakarta lebih memilik untuk tinggal di rumah sewa atau kontrak.

Dalam publikasi itu juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022, persentase rumah tangga di wilayah pedesaan yang bertempat tinggal milik sendiri mencapai 94,94 persen. Angka ini cukup tinggi bila disandingkan dengan rumah tangga di perkotaan yang hanya sebesar 82,64 persen.

"Ini mengindikasikan bahwa lebih dari seperlima jumlah rumah tangga di wilayah perkotaan lebih memilih tinggal di rumah kontrak atau sewa atau lainnya."

Disebutkan juga, pemilihan rumah oleh seseorang tidak terlepas dari pertimbangan faktor aksesibilitas yaitu kemudahan transportasi dan kedekatan jarak.

Kemudahan transportasi seperti ketersediaan angkutan umum akan mempermudah mencapai lokasi tempat tinggal, semakin baik pelayanan transportasi akan mempengaruhi pertumbuhan suatu lingkungan permukiman.

"Selain itu, pertumbuhan urbanisasi penduduk ke wilayah terkonsentrasi ekonomi sepertinya belum diimbangi dengan ketersediaan rumah. Harga rumah yang semakin melejit menjadi tantangan pemerintah dalam menyediakan rumah yang terjangkau bagi semua masyarakat," demikian bunyi penjelasan dalam publikasi.