Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) merilis hasil Survei Harga Properti Residensial. Hasil survei tersebut mengindikasikan pertumbuhan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan III 2019 masih terbatas.

"Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan III 2019 yang masih tumbuh terbatas sebesar 0,50 persen (qtq) dibandingkan dengan 0,41 perse (qtq) pada triwulan sebelumnya," dikutip dari laman resmi BI, Senin (11/11).

Sementara itu, pada triwulan IV-2019, pertumbuhan IHPR diprakirakan sedikit melambat menjadi 0,45 persen (qtq).

Di tengah pertumbuhan harga yang terbatas, penjualan properti residensial pada triwulan III-2019 tumbuh sebesar 16,18 persen (qtq), lebih tinggi dari kontraksi -15,90 persen (qtq) pada triwulan sebelumnya.

Peningkatan penjualan properti residensial terutama didorong oleh kenaikan penjualan pada rumah tipe kecil dan tipe besar, sedangkan penjualan rumah tipe menengah masih terkontraksi.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan properti residensial oleh pengembang masih ditopang oleh kemampuan finansial perusahaan, tercermin dari porsi penggunaan dana internal developer yang mencapai 60,44 persen.

Sementara untuk pembelian properti residensial oleh konsumen, mayoritas (76,02 persen) menggunakan fasilitas KPR dari perbankan.

Uang Muka KPR Turun Mulai 2 Desember 2019

Bank Indonesia (BI) melakukan pelonggaran ketentuan uang muka (down payment) melalui skema loan to value (LTV) pada kredit properti seperti kredit pemilikan rumah (KPR) hingga kredit kendaraan bermotor (KKB). Ketentuan ini mulai berlaku efektif sejak 2 Desember 2019.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan pelonggaran LTV akan meringankan DP KPR sebesar 5 persen dan kendaraan bermotor sebesar 5-10 persen. "Pelonggaran LTV/FTV (financing to value) untuk kredit properti 5 persen. Uang muka kendaraan bermotor 5-10 persen," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Kamis (19/9).

Dia menjelaskan, BI akan terus melakukan bauran kebijakan akomodatif guna menyesuaikan kondisi perekonomian global yang terjadi saat ini. Selain itu, pelonggaran moneter juga dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga investasi naik, konsumsi naik dan kita semuanya akan senang, bisa mengantisipasi kalau trade war berkepanjangan," kata dia.

Dia pun menekankan, penurunan kredit itu hanya bisa diterapkan bagi perbankan yang memiliki tingkat kredit macet (NPL) sehat, atau paling tidak di bawah 5 persen. Adapun rincian aturan pelonggaran makroprudensial Bank Indonesia ialah sebagai berikut:

(i) Rasio Loan to Value / Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan Properti sebesar 5 persen,

(ii) Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor pada kisaran 5 sampai 10 persen,

(iii) Tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5 persen.