Survei: 62,6 Persen UMKM Yakin Mampu Bertahan 1 Tahun Lebih di Tengah Pandemi Corona

Merdeka.com - Hasil survei Katadata terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek menunjukkan sebanyak 62,6 persen UMKM yakin mampu bertahan lebih dari satu tahun melewati krisis pandemi Covid-19. Sebagai informasi survei dilakukan kepada lebih dari 7 jenis usaha yang terdiri dari 5 kategori usaha.

"Sebanyak 62,6 persen UMKM yakin dapat bertahan lebih dari 1 tahun melewati krisis akibat pandemi ini," kata Direktur Katadata Insight Center, Mulya Amri dalam Webinar bertajuk Jaga UMKM Indonesia: Kebangkitan UMKM Di Era Pandemi Covid-19, Jakarta, Jumat (26/6).

Sebanyak 18,5 persen menyatakan mampu bertahan selama 3-6 bulan, yakni periode Juli-September 2020. Lalu sebanyak 12,6 persen menyatakan mampu bertahan selama 6-12 bulan, yakni Oktober 2020-Maret 2021.

Sementara itu, hanya 6,3 persen pelaku usaha yang menyatakan hanya mampu bertahan selama 3 bulan, yakni selama periode April-Juni 2020.

Optimisme dari para pelaku UMKM semakin tinggi jika kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibuka. Dalam survei yang sama sebanyak 68 persen pelaku usaha optimistis kondisi usahanya kembali pulih saat memasuki masa normal baru.

"Terlebih lagi, 68 persen pelaku usaha optimistis terhadap kondisi usaha mereka jika New Normal diterapkan," kata Amri.

Lalu 21,3 persen responden menyatakan sangat optimistis. Sedangkan responden yang menyatakan pesimistis sebesar 4,8 persen, menyatakan tidak berdampak 4,4 persen dan tidak berdampak 4,4 persen.

Dukungan Pemerintah

Menanggapi itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai dukungan kepada pelaku usaha. Mulai dari keringanan kredit pembiayaan, membantu menyelesaikan cash-flow sampai subsidi bunga.

"Ini yang kita berikan kepada pelaku usaha UMKM," kata Menteri Teten.

Meski begitu Menteri Teten menyadari, dalam praktiknya berbagai kebijakan ini belum terealisasi secara maksimal. Pemerintah juga sedang merancang formula yang tepat kepada UMKM yang sama sekali tidak bisa berusaha.

Sejauh ini, pelaku usaha yang tidak bisa menjalankan usahanya oleh pemerintah dimasukkan ke dalam golongan kelompok miskin baru. Pemerintah memberikan subsidi berupa bantuan langsung tunai agar mereka bisa bertahan hidup.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menyatakan jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah kepada pelaku UMKM tidak akan membuat kondisi kembali seperti semula. Sebab, semua kalangan mengalami dampak yang sama.

"Berapapun dana yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa mengembalikan keadaan, karena semuanya lesu," kata dia.

Selain itu juga Menteri Teten menilai, adanya program pembiayaan baru untuk saat ini dinilai belum tepat. Sebab dia khawatir, pembiayaan yang diberikan habis untuk keperluan sehari-hari.

"Pemerintah ada pembiayaan, tapi kalau pembiayaan saya khawatir malah tidak diambil pembiayaan baru ini," ujar Menteri Teten.

Maka dari itu, saat ini pemerintah tengah berusaha menumbuhkan permintaan terhadap produk jualan UMKM. Salah satunya dengan mendorong UMKM masuk dalam e-katalog LKPP.

Cara ini memungkinkan bagi pelaku usaha untuk menjual produknya kepada pemerintah lewat pengadaan barang. Dari total anggaran belanja pemerintah Rp 735 triliun, sebanyak Rp 318 triliun diantaranya berpotensi mengalir ke sektor UMKM.

"Kami melihat ada belanja pemerintah Rp 318 triliun dari Rp 735 triliun lebih untuk belanja produk UMKM. Nanti Presiden mengutus kepada kementerian dan lembaga untuk belanja produk UMKM," tutur Menteri Teten.