Surati Presiden Jokowi, DPR Setujui Nama Dewas Independen LPI
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, segera mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait usulan tiga nama calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Nama calon anggota Dewas LPI tersebut sebelumnya dikirimkan Presiden Joko Widodo untuk dikonsultasikan dengan DPR RI.
"Sesuai mekanisme, DPR akan berkirim surat kepada presiden untuk dapat menerima usulan tiga nama calon anggota Dewas LPI," ungkap Puan di Jakarta, Rabu (20/1).
Adapun ketiga nama calon Dewas LPI yang diajukan Presiden Jokowi yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.
"Tiga nama itu yang dipilih Presiden sebagai calon Dewas Independen LPI. Maka sesuai dengan aturan dan mekanisme bahwa presiden berkirim surat untuk melakukan rapat konsultasi dengan DPR. Sehingga hari ini kami menerima Pansel beserta tiga orang calon anggota Dewas Independen itu," ujar Puan yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Rachmat Gobel, serta Muhaimin Iskandar.
"Dalam konsultasi tadi pimpinan DPR mendapat penjelasan dari Pansel tentang proses seleksi Dewas. Juga dikenalkan tiga nama yang diajukan Presiden untuk posisi Dewas LPI," kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.
Puan kembali menegaskan DPR RI segera membalas surat yang dikirim Presiden pada 12 Januari 2021.
"Intinya adalah DPR sudah melakukan mekanisme (konsultasi) dan segera berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk dapat menerima tiga nama calon anggota Dewas LPI yang sudah diusulkan presiden," ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu.
Seleksi Dewas Terbuka dan Kredibel
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjabat ketua Pansel menyatakan pihaknya sudah melakukan seleksi calon anggota Dewas secara terbuka dan kredibel. Menurut Menteri Sri Mulyani, dari enam nama hasil seleksi yang diajukan, presiden telah memilih tiga nama yang dikonsultasikan ke DPR RI.
"Alhamdulillah, Ibu Ketua dan pimpinan DPR merasa seluruh proses adalah proper dan kualifikasi dari calonnya, tiga yang independen sesuai kriteria untuk menjadi Dewas LPI dari unsur profesional," ujar Menteri Sri Mulyani dalam jumpa pers bersama Ketua DPR Puan Maharani usai pertemuan konsultasi.
Menteri Sri Mulyani menegaskan, Presiden Joko Widodo akan menetapkan Dewas LPI setelah menerima surat dari Ketua DPR RI. Sesuai UU Cipta Kerja, Dewas LPI terdiri menkeu sebagai ketua dengan anggotanya adalah menteri BUMN, serta tiga orang dari unsur profesional dan independen.
"Selanjutnya setelah Dewas terbentuk, kita akan membentuk Dewan Direktur dan akan melaksanakan sesuai dengan misi undang-undangnya," ungkap Menteri Sri Mulyani.
LPI merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UU Cipta Kerja. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaIsu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaMembaca Ekspresi Kekesalan PDIP kepada Jokowi
Pihak Istana mewacanakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya