Surat Utang dan Pinjaman Masih jadi Andalan Tutup Defisit Saat Pandemi Covid-19

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah memiliki strategi dalam menutup pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Defisit APBN 2021 sendiri ditetapkan sebesar Rp1.006,4 triliun atau setara 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Deni Ridwan mengatakan, defisit ini akan dipenuhi melalui strategi pembiayaan yang terukur. Yakni melalui penerbitan surat utang dan pinjaman.

"Pembiayaan akan dilakukan dengan dua sumber utama, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan dari pinjaman atau loan. Dalam kondisi penuh ketidakpastian fleksibilitas antar instrumen pembiayaan sangat penting," kata dia dalam diskusi Peran Investor Lokal dalam Rangka Pendalaman Finansial Instrumen Saham & Surat Berharga, secara virtual, Rabu (10/3).

Dia menambahkan, kebijakan SBN masih akan mengandalkan penerbitan SBN Rupiah untuk tenor jangka menengah panjang. Melalui strategi ini, Deni menyebut, pemerintah ingin memitigasi risiko yang kemungkinan terjadi ke depannya.

"Kebijakan SBN secara umum dengan optimalisasi SBN rupiah menengah panjang untuk mitigasi risiko. Proporsinya 80 sampai 85 persen. Sedangkan SBN valas untuk pelengkap menghindari crowidng fund effect, dan proporsi 12 sampai 15 persen," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga masih akan menerbitkan SBN ritel tahun ini dengan target antara Rp70 triliun hingga Rp80 triliun baik konvensional maupun syariah. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan anggaran.

"Kemudian koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) tahun 2021 ini masih berlaku SKB pertama. BI akan menjadi backstop atau standby buyer di pasar perdana SBN," tukasnya.

Pemerintah Akui Kepemilikan Surat Utang Negara Masih Didominasi Asing

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat kepemilikan investor Surat Berharga Negara (SBN) Tradable Rupiah di Pasar Sekunder masih didominasi oleh asing. Adapun total kepemilikan asing mencapai 23,61 persen.

Direktur Surat Utang Negara (SUN), Deni Ridwan mengakui, investor asing ini masih dibutuhkan karena kehadiran mereka dapat menurunkan biaya pinjaman, memperpanjang jatuh tempo utang, dan meningkatkan likuiditas pasar.

"Jadi kalau kita lihat di pasar sekunder asing ini merupakan masih yang banyak membeli di tenor jangka panjang dan termasuk yang aktif melakukan trading," katanya dalam diskusi Peran Investor Lokal dalam Rangka Pendalaman Finansial Instrumen Saham & Surat Berharga, secara virtual, Rabu (10/3).

Meski begitu, dia menyadari investor asing masih cukup sensitif terhadap risiko dan pengelolaan portofolio mereka secara aktif. "Sehingga faktor eksternal menjadi cukup dominan dan besar terhadap stabilitas pasar SBN kita," imbuh dia.

Berdasarkan data, hingga 2 Maret 2021 kepemilikan investor SBN Tradable Rupiah di Pasar Sekunder sebanyak 10,99 persen dimiliki oleh institusi pemerintah. Kemudian 47,22 persen bersal dari bank.

Selanjutnya sebanyak 51,79 persen berada di luar non bank. Di mana masing-masing terdiri dari reksa dana 4,05 persen, asuransi dan dana pensiun 14,03 persen, individu 4,12 persen, lain-lain,5,98 persen, dan asing 23,61 persen.