Merdeka.com - Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto menanggapi kabar seputar pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatera terancam tertunda akibat kekurangan dana.

Menurutnya, saat ini suntikan anggaran pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk tahap satu telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sehingga dipastikan pembangunan jalan tol terpanjang terpanjang di Indonesia tersebut dapat berlangsung sesuai rencana awal.

"Kalau nggak salah dari Kementerian Keuangan kebutuhan pendanaan (Jalan Tol Trans Sumatera) InsyaAllah sudah oke. Memang lagi proses di APBN nya, kita tunggu saja. Jadi, kalau untuk tahap satu harusnya sih nggak banyak isu lagi," tegasnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2).

Kendati demikian, pihaknya mengakui jika dibutuhkan biaya tinggi untuk menyelesaikan pembangunan megaproyek Jalan Tol Trans Sumatera ini. "Trans Sumatera kan memang ada beberapa fase ya. Sekarang yang tahap satu ini sedang konstruksi masih ada tujuh ruas kalau nggak salah. Terus ada juga tahap kedua dan tahap ketiga pembangunan back bone nya," terangnya.

Maka dari itu, pemerintah berencana untuk membuat badan Layanan Umum (BLU) khusus untuk mendanai proyek pembangunan jalan tol. Tujuannya agar seluruh biaya pembangunan jalan tol termasuk Trans Sumatera ini tak dibebankan terhadap APBN.

"Kita ingin ada mekanisme cross subsidi lah dari BLU jalan tol ini. Misalnya ada tendering jalan tol di jawa yang biaya IRR nya kita tahu tinggi banget, jadi nanti kalau ada pemenang dia juga harus membayar kompensasi supaya kita bisa bangun nanti untuk Trans Sumatera atau jalan tol lain yang memang dampak ekonominya tinggi tapi kita hitung secara finansial return kepada investor rendah," tutupnya.

Kabar Pembangunan Tol Tertunda

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengabarkan pengerjaan proyek Jalan Tol Trans Sumatera terancam tertunda. Ini lantaran PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola jalan tol tersebut mengalami defisit dukungan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp60 triliun.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, Hutama Karya butuh penyuntikan dana Rp60 triliun tersebut. Jika tidak, maka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terancam terhenti di tengah jalan.

"Sekarang kalau tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis bahasa langsung itu proyek konstruksi yang sekarang berjalan pun berhenti," kata Hedy dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (27/1).

Hedy menyampaikan, Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menambal kekurangan dana Rp60 triliun tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian, bagaimana agar Rp60 triliun ini bisa di-disburse secara cepat, dan sekarang kita sedang melakukan audit terhadap Trans Sumatera yang dilaksanakan Hutama Karya," paparnya.