Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi berencana memanggil Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi, Zumi Zola untuk membahas penyegelan 12 sumur minyak dan gas yang dikelola PetroChina.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradnyana mengatakan hingga saat ini segel tersebut juga belum dibuka karena izin dari pemerintah daerah belum dikeluarkan.

"Belum dibuka. Besok dibahas ke Kemendagri. Mendagri memanggil kita semua termasuk Bupati Tanjung Jabung Timur. Semua instansi dipanggil," ujar Gde yang ditemui usai melaksanakan Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/6).

Menurut Gde, saat ini pemerintah ingin menyederhanakan perizinan untuk meningkatkan investasi asing ke Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penyederhanaan perizinan ini bertujuan untuk menarik investasi asing.

"Kan semangatnya ingin menyederhanakan perizinan supaya investasi tidak terhambat," tegas dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo menyesalkan insiden penyegelan 12 sumur minyak yang dikelola PetroChina di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dia menilai, kejadian itu terjadi lantaran pemerintah daerah kurang sabar dalam berurusan dengan investor asing.

Pemda sejauh ini beralasan PetroChina belum mengurus izin pengeboran. Tapi Susilo menegaskan, operator asal Negeri Tirai Bambu itu sudah mengurus semua dokumen di SKK Migas, meski memang agak lambat prosesnya.

Dia menduga informasi soal perizinan ini lambat diterima pejabat Tanjung Jabung. "Saya baca di Koran, harusnya tidak begitu, kok sejauh itu. Harusnya beliau-beliau di daerah jangan menyegel. Itu kan di SKK Migas. PetroChina sudah mengajukan izin tapi lambat, jadi harusnya tidak sampai mempengaruhi (operasional)," ujar Susilo.