Merdeka.com - Dua bulan memimpin Kementerian Perhubungan, Ignasius Jonan dihadapkan pada ujian berat. Pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya menuju Singapura jatuh di perairan Selat Karimata, Minggu (28/12).

Tragedi ini menjadi tantangan mengingat sejak awal kepemimpinannya sebagai menteri, Jonan menekankan bahwa aspek keselamatan dan keamanan penumpang harus menjadi nomor satu dan diprioritaskan. Ini berlaku untuk semua moda transportasi.

Kejadian ini membuat Jonan dihujani kritik dari banyak pihak. Apalagi, kejadian ini seolah membongkar bobroknya pengelolaan industri penerbangan nasional. Mulai dari pelanggaran izin terbang sampai soal persiapan pilot jelang lepas landas.

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo secara tegas menilai, Jonan paling bertanggungjawab atas tragedi ini. Sebab, izin penerbangan merupakan ranah dan wewenang Menteri Perhubungan.

Jonan juga dikritik atas aksinya saat inspeksi mendadak di Bandara Soekarno Hatta untuk mengecek persiapan maskapai jelang penerbangan. Dia dihujat karena marah, pilot tidak diberikan briefing soal keadaan cuaca dan pihak maskapai tidak mengambil dokumen laporan cuaca dari kantor BMKG.

Tragedi jatuhnya maskapai Indonesia AirAsia dijadikan momentum sekaligus pintu masuk untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor bisnis penerbangan. Termasuk soal tingkat keamanan dan keselamatan maskapai nasional yang saat ini masih masuk dalam kategori atau level 2, sehingga wajar jika belum diperbolehkan terbang hingga ke Eropa dan Amerika.

Tidak dipungkiri, saat masih menjabat sebagai Dirut KAI, Jonan dinilai sukses melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan moda transportasi kereta. Mulai dari penerapan sistem check in, penertiban PKL di stasiun, sampai strategi memberantas calo.

Kini Jonan dihadapkan pada persoalan yang lebih besar yakni reformasi pada sektor penerbangan nasional. Harus diakui, sejak tragedi AirAsia QZ8501, Merdeka.com mencatat, Jonan sudah melakukan langkah-langkah untuk membenahi karut marut bisnis industri penerbangan. Berhasilkan Jonan melakukan reformasi di sektor penerbangan?

Bekukan rute penerbangan maskapai

Pernyataan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai pelanggaran izin terbang maskapai Indonesia AirAsia membuka tabir karut marutnya bisnis industri penerbangan nasional.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan segera mengumumkan pembekuan rute maskapai kedapatan melakukan pelanggaran waktu penerbangan.Dia menduga kasus pelanggaran jadwal terbang, seperti dilakukan AirAsia QZ8510, juga terjadi di luar Bandara Juanda, Surabaya.

"Besok akan diumumkan airline yang rutenya dibekukan karena pelanggaran hari terbang," kata Jonan di Istana Negara, Kamis (8/1)

Kemenhub harus mengejar kenaikan level keselamatan dan keamanan maskapai penerbangan. Level keselamatan dan keamanan sistem transportasi udara Indonesia masih tergolong rendah yakni dalam kategori kelas dua, oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat (Federal Aviation Administration / FAA). Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjanjikan level keselamatan dan keamanan bisa naik ke kelas 1.

"Ada 130 izin penerbangan yang harus dibenahi. Itu kenapa belum ada pesawat kita yang bisa terbang ke Eropa dan AS. Kecuali Garuda yang baru-baru ini," jelas Staf khusus Kemenhub, Hadi Mustofa.

Hapus tiket penerbangan murah

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi menaikkan tarif batas bawah untuk tiket penerbangan. Dengan kata lain, mulai sekarang tidak ada lagi tiket penerbangan murah.

Ketetapan tarif baru ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 91 Tahun 2014. tarif baru ini hanya berlaku untuk penerbangan dalam negeri. Aturan ini sudah ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 30 Desember 2014.

Direktur Angkutan Udara Mohammad Alwi mengakui revisi tarif batas bawah maskapai penerbangan ditujukan agar maskapai lebih memperhatikan biaya-biaya untuk menunjang aspek keselamatan dalam penerbangan.

"Ada revisi keputusan menteri tarif batas bawah ini, semula kurang dari 30 persen (dari batas atas) saat ini keputusan baru sekurang-kurangnya 40 persen," ujarnya saat konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Kamis (8/1).

Tindak pejabat bermasalah

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menonaktifkan tujuh pejabat negara baik dari Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia dan Angkasa Pura I, terkait pesawat AirAsia QZ8501 yang disebut-sebut terbang ilegal pada Minggu (28/12).

Besok, Jonan bakal memberitahukan pejabat Kementerian Perhubungan lain yang diduga terlibat dalam pengeluaran izin terbang AirAsia QZ8510. Menurutnya, semua pihak terkait pengeluaran izin terbang pesawat nahas rute Surabaya-Singapura itu bersalah.

"Kan sudah ada dua (pejabat Kemenhub), mungkin ada lagi. Jadi ada atau tidak ada besok diumumkan," katanya.

"Ya semua yang kasih berangkat AirAsia Minggu itu salah."

Jonan mengungkapkan, anak buahnya seharusnya mengetahui ada pelanggaran jadwal terbang rute dilakukan AirAsia untuk Surabaya-Singapura. Sebab, maskapai penerbangan murah itu sudah beberapa kali terbang pada Rabu, Jumat, dan Minggu.

Itu di luar jadwal terbang diizinkan Kemenhub. Yaitu, Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. "Sebelumnya tahu. Tapi nggak ada tindakan," katanya. "Otoritas bandara wilayah III Surabaya harusnya cek karena dapat tembusan keputusan dirjen perhubungan udara."

Sidak kantor operasional maskapai

Seakan tak mau kecelakaan pesawat terulang lagi, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan secara mendadak menggeruduk kantor operasi sejumlah maskapai penerbangan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Jonan ingin memastikan semua maskapai mematuhi prosedur standar keamanan dan keselamatan penerbangan.

Hal pertama yang dicek Jonan adalah kantor Indonesia AirAsia. Jonan menyaksikan langsung persiapan pilot sebelum terbang. Jonan memperhatikan prosedur pilot mendapat update informasi cuaca.

Salah seorang direktur AirAsia menjelaskan, selama ini pihaknya mendapat info cuaca dengan cara mengunduh dari website BMKG. Pilot tidak selalu mendapat briefing secara fisik dari Flight Operation Officer (FOO).

Selain AirAsia, Jonan juga sidak ke FOO Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya Air.

Mutasi besar-besaran

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengisyaratkan akan ada banyak pejabat di bidang penerbangan yang dicopot dan dimutasi. Isyarat itu setelah insiden kecelakaan AirAsia QZ8501 yang disebut tidak memiliki izin terbang pada hari nahas tersebut.

"Kan kemarin sudah ada yang dicopot. Nanti pasti lebih banyak lagi," kata Ignasius Jonan seusai bertemu pimpinan Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Rabu

Sebelumnya, sudah ada tujuh pejabat yang dimutasi. Berikut daftar pejabat yang dinonaktifkan antara lain:

Pejabat Kementerian Perhubungan terdiri 2 pejabat :

1. Kepala bidang Keamanan dan Kelaikan Angkutan Udara, merangkap unit kerja pelaksana slot time di Otoritas Bandara Wilayah 3 Surabaya.

2. Principal Operation Inspector Kemenhub di AirAsia.

Dari Perum AirNav Indonesia, 3 orang pejabat dinonaktifkan yakni:

1. General Manager Perum AirNav Surabaya

2. Manager ATS Operation Surabaya

3. Senior Manager ATFM dan ATS Kantor Pusat Perum AirNav

Dari PT Angkasa Pura I terdapat 2 pejabat yang dimutasi sementara:

1. Department Head Operation AP I cabang Bandara Juanda

2. Senior Head PT AP I cabang Bandara Juanda