Merdeka.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menilai wacana mobil listrik diterapkan untuk transportasi mobil dinas perlu didukung. Tetapi, menurut dia pemerintah perlu memperbaiki dan mendorong infrastruktur yang memadai.

"Ya itu ide yang baik tapi perlu infrastruktur. Jadi sesederhana tempat-tempat charging itu mesti dipersiapkan, jangan sudah dibeli mobil listrik tapi dipakai mobil konvensional," kata Sudirman Said di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (21/8).

Sudirman Said menilai hal tersebut perlu dilakukan dengan konsisten, dan ada perbincangan yang serius dengan pihak industri mobil, hingga PLN.

"Pasar kita besar, kemudian kalau dari segi kemampuan insinyur kita hebat-hebat mereka ada dan ini soal kemampuan yang ada sesuai dengan pemangku kepentingan maupun pelaku industri," lanjut JK.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, bakal menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan program mobil listrik jadi kendaraan dinas tahun depan. Hal ini merupakan bentuk dukungan usai Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik berbasis baterai.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, setuju dengan pengadaan tersebut. Tetapi, kata dia, hal itu menjadi kewenangan Kemensetneg.

"Ya itu bagus-bagus aja. Tapi itu kan Setneg yang akan melakukan pengadaan," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakara Pusat, Kamis (15/8).

Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan terkait penggunaan mobil listrik untuk masyarakat. Bukan hanya kalangan terbatas saja.

"Kita sudah siapkan kalau kebijakan ini kan untuk publik. Jadi bukan cuma untuk kalangan terbatas," ungkap Airlangga.