Studi kelaikan belum berjalan, pembangunan JSS terancam molor

Merdeka.com - Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) belum menemukan titik terang hingga saat ini. Rencana pembangunan tahun 2014 terancam molor karena pemerintah belum menetapkan siapa yang akan melakukan feasibility study atau uji kelaikan sebelum pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan belum ada keputusan dari pemerintah dalam pembangunan JSS. Dalam waktu dekat, dia akan menemui Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk membicarakan ini lebih lanjut.

"Kita akan rapatkan dulu dengan Menko (Hatta). Kita harus yakin secara teknis dengan rapat bersama para ahli, apa nanti aman (JSS)," ucap Djokir yang ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/5).

Dalam rapat tersebut, Djoko menyebut juga akan sekaligus menunjuk siapa yang akan membangun jembatan penghubung pulau Sumatera dan pulau Jawa itu. Dia belum bisa memutuskan apakah jembatan tersebut akan dibangun oleh konsorsium BUMN atau bukan.

"2014 saya belum tau (bisa dibangun atau tidak), FS nya belum," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan proses studi kelaikan untuk pembangunan JSS yang masuk ke dalam Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) telah dilaksanakan. Pemerintah merogoh kocek sebesar Rp 20 miliar untuk biaya proses studi tersebut.

"FS sudah mulai. Anggarannya Rp 16-20 miliar. Anggarannya dari Kemen PU," ujar Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi Priatna.

Sementara peluang anak usaha grup Artha Graha yang dipimpin pengusaha Tommy Winata untuk menggarap mega proyek jembatan selat sunda (JSS) semakin besar. Sebab, tim tujuh yang bertugas merumuskan kelanjutan nasib JSS sudah memutuskan bahwa studi kelayakan atau feasibility study proyek tersebut tidak akan menggunakan uang negara.

Dengan kata lain, tim tujuh menyerahkan sepenuhnya studi kelayakan pada pihak swasta. Otomatis, sebagai pemrakarsa, PT Graha Banten Lampung Sejahtera (PT GBLS), yang merupakan gabungan antara perusahaan milik Tommy Winata dan pemda Banten-Lampung, sudah diberi lampu hijau oleh pemerintah untuk mulai bekerja.

"Sudah akan rekomendasi kan sebetulnya, menggunakan pola tidak APBN. Paling-paling BUMN dan swasta yang kita ajak," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa.