Merdeka.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan akan menghabiskan dana hingga Rp466 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengusulkan supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbuka dalam pembiayaan pembangunan IKN dalam jangka panjang. Ini diperlukan agar pembangunan tak mangkrak di tengah jalan.

"Ada usulan dan gagasan kepada panitia pada waktu itu, bagaimana untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaannya itu ada," kata Suharso dalam rapat kerja di Gedung DPR, Kamis (13/1)

Suharso menjelaskan, kewajiban penganggaran dari APBN untuk IKN memang sudah ada. Sehingga, pemerintah ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan juga jaminan agar terbuka, bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang.

Dia pun tak menampik, APBN memang sudah dibagi-bagi dalam berbagai kewajiban penganggaran. Misalnya untuk anggaran pendidikan, kesehatan hingga dana otonomi khusus, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Kalau kita memberikan alokasi-alokasi yang tertutup di APBN, maka beban di APBN akan terlalu berat," ujarnya.

Suharso menegaskan, APBN memang tidak akan menjadi penyokong utama pembangunan IKN, namun APBN bisa menjadi penyelamat apabila ada kekurangan pembiayaan. "Jadi bukan anggarannya yang penting tapi skema pembiayaannya," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com