Strategi Pemerintah agar Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Mangkrak di Tengah Jalan
Merdeka.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan akan menghabiskan dana hingga Rp466 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengusulkan supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbuka dalam pembiayaan pembangunan IKN dalam jangka panjang. Ini diperlukan agar pembangunan tak mangkrak di tengah jalan.
"Ada usulan dan gagasan kepada panitia pada waktu itu, bagaimana untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaannya itu ada," kata Suharso dalam rapat kerja di Gedung DPR, Kamis (13/1)
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa fokus pembangunan IKN? 'Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya,' kata Agung.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang direkomendasikan PAN kepada Khofifah? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan langsung menyerahkan surat rekomendasi partainya pada Khofifah.
-
Bagaimana cara membuat IKN jadi kota yang layak huni? 'Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota itu semua golongan harus hadir,' jelas Emil seperti dilansir dari Antara, Jumat (15/3).
-
Kenapa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada pemerintahan? Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya.
Suharso menjelaskan, kewajiban penganggaran dari APBN untuk IKN memang sudah ada. Sehingga, pemerintah ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan juga jaminan agar terbuka, bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang.
Dia pun tak menampik, APBN memang sudah dibagi-bagi dalam berbagai kewajiban penganggaran. Misalnya untuk anggaran pendidikan, kesehatan hingga dana otonomi khusus, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
"Kalau kita memberikan alokasi-alokasi yang tertutup di APBN, maka beban di APBN akan terlalu berat," ujarnya.
Suharso menegaskan, APBN memang tidak akan menjadi penyokong utama pembangunan IKN, namun APBN bisa menjadi penyelamat apabila ada kekurangan pembiayaan. "Jadi bukan anggarannya yang penting tapi skema pembiayaannya," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaIKN merupakan gerbang untuk pembangunan ekonomi yang inklusif, membuka pusat ekonomi baru
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, mulai dari Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif.
Baca SelengkapnyaSederet alasan Mahfud MD yang akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPrabowo optimistis proyek pembangunan IKN dapat rampung
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaProyek IKN Nusantara masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Baca SelengkapnyaDengan kota yang amorf, pembangunan sebuah kota tidak lagi didasari masterplan, tetapi berdasarkan desakan-desakan ekonomi atau komersial.
Baca SelengkapnyaBudiman mengingatkan IKN merupakan sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan bangsa.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan pembangunan harus dilakukan secara merata. Anies kemudian menyentil pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca Selengkapnya