Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengeluhkan lambatnya proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Mengingat hingga hari ini, penyaluran baru mencapai 24 persen atau 12.829 desa.

"Progres BLT harusnya sesuai keinginan presiden Jokowi, agar rakyat tidak kelaparan. Data terbaru hari ini BLT desa yang sudah cair ialah 12.829 desa atau mencapai 24 persen," kata Mendes PDTT melalui video conference, Senin (18/5).

Dia mengatakan, jelang Lebaran 2020, seharusnya program BLT dapat tersalurkan di semua desa yang tersebar di 745.953 desa. Sehingga meminimalisir terjadinya kasus kelaparan, setelah masyarakat dihadapkan pada kondisi sulit akibat wabah virus Corona.

Terkait rendahnya penyaluran BLT, Abdul berujar bahwa mayoritas persoalan ini diakibatkan oleh lamanya waktu tunggu penetapan data KPM dari Kabupaten. Maka pada tanggal 13 Mei, pihaknya telah menyurati bupati yang daerahnya belum menyalurkan dana BLT.

Terbitkan Surat Instruksi Menteri

Selain berkirim surat kepada para Bupati, Mendes PDTT juga menerbitkan surat Instruksi Menteri agar desa yang sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan dokumen penerima BLT Dana Desa sudah diajukan ke Bupati untuk ditetapkan.

Sebab belum ada penetapan dari Bupati, maka kepala desa bisa menyalurkan langsung BLT dana desa tanpa penetapan dari Kabupaten.

"Langkah kedua ini terpaksa kita tempuh, karena dari data yang kumpulkan, sudah ada kurang lebih 40.000 desa yang sudah menetapkan penerima BLT Dana Desa melalui Musyawarah Desa Khusus," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus memantau tiap hari penyaluran BLT Dana Desa melalui video conference dengan para kepala desa. Untuk memastikan bahwa kebijakan anyar ini dapat di implementasikan dalam rangka mempercepat proses penyaluran BLT tahap satu.