Merdeka.com - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan khusus tentang pemanasan global terhadap suhu bumi tidak lebih dari 1,5 drajat Celcius pada Senin (8/10) kemarin.

Laporan ini memuat berbagai dampak akibat pemanasan global pada kesehatan manusia, ketahanan pangan, ekosistem yang dapat dihindari dengan membatasi kenaikan temperatur 1,5 drajat Celcius di atas rata-rata pra industri.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai bahwa hasil laporan IPCC tersebut berbeda dengan perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim yang berkomitmen menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. Sekalipun, ada beberapa ilmuan yang juga mengusulkan batas 1,5 derajat Celcius pada saat itu.

"Pada kenyataannya apa yang kita janjikan dan masukan itu dihitung ternyata tidak selaras dengan target kesepakatan Paris. Kalau dianalisa Indonesia mengarah 2 derajat Celcius," kata Fabby di Kantornya, Jakarta, Selasa (8/10).

Fabby menyebut, dalam konteks ini IPPC begitu ambisius dalam membatasi kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Dia menilai, apabila tetap berada di level 2 derajat Celcius dampak risikonya juga masih akan tetap tinggi.

"Target 2 derajat itu tetap mengancam negara kepulauan kecil dan dikhawatirkan mereka akan hilang karena kenaikan permukaan air laut. 1,5 derajat lebih besar manfaatnya," kata dia.

Fabby mengatakan, Indonesia bisa saja menjaga suhu bumi berada dilevel 1,5 derajat Celcius. Menurutnya masih ada waktu dan kesempatan untuk mencapai target tersebut sekitar 12 tahun ke depan atau 2030 mendatang.

"Untuk mendorong Indonesia pada jalur 1,5 derajat Celcius maka Indonesia perlu melakukan aksi mitigasi yang drastis pada dua sektor utama yaitu pembangkit listrik dan transportasi," sebut Fabby.

Dia menjelaskan, separuh dari pembangkit listrik batubara harus dipensiunkan secara bertahap mulai 2025-2030, dan sisanya harus diakhiri secara bertahap hingga 2050. Selain itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru juga tidak lagi diperbolehkan.

"Maka yang terjadi setelah 2020 kita tidak boleh bangun penbangkit listrik tenaga batubara," imbuhnya.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan perubahan paradigma dan perilaku untuk mendoring efisiensi dan konservasi energi yang mendukung tujuan pembangunan rendah karbon yang lebih berkelanjutan. "Pemerintah harus serius dan ini perlu. Tantangan ini harus dikaji oleh pemerintah dari kebijakan dan regulasi. Setiap tahun emisi gas rumah kaca kita 4 persen. Jadi menurut kami sebenernya kita harus serius untuk mendukung perbaikan dunia," pungkasnya.