Merdeka.com - Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo akan membuat PT Pertamina merugi. ‎Namun, kerugian tersebut dapat ditutupi melalui formulasi regulasi margin atau mengatur keuntungan perseroan yang diperoleh dari seluruh daerah.

"Kita sedang menyiapkan regulasi margin yang berbeda-beda di berbagai region. Nantinya margin SPBU-nya beda, misalnya di Papua ada SPBU, di Jakarta ada SPBU, kalau di Papua kan volumenya kecil, di Jakarta besar, maka marginnya di Jakarta lebih kecil. Kalau dikalikan volume tetap ekonomis, kalau di sana juga ekonomis," ujar Wirat saat ditemui di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Diakuinya, formulasi regulasi margin merupakan strategi pertama yang tengah dipertimbangkan saat ini. Sedangkan untuk strategi kedua, pihaknya berencana untuk mewajibkan kepada pengusaha SPBU wiraswasta untuk membangun SPBU di wilayah Timur Indonesia.

Menurutnya, meski Pertamina mengalami kerugian di Timur Indonesia, namun Pertamina masih bisa mendapatkan untung besar dari penjualan BBM di Barat Indonesia.‎

"Yang kedua, kita siapkan bahwa siapapun yang bangun SPBU di Jakarta, harus juga bangun (di daerah lain), misalnya di Papua, Maluku, kan seimbang," tuturnya.‎

Wirat menambahkan, kebijakan BBM satu harga sejatinya telah dicanangkan sejak dahulu. Hanya saja, keinginan tersebut kerap terkendala dari berbagai aspek sehingga urung terealisasi.‎

"Indonesia, kebijakannya kita sebenarnya satu harga BBM, cuma implementasinya yang agak sulit kan dulu, karena tidak ada jalan tidak ada bandara. Nah sekarang bandara oleh perhubungan sudah dibangun, lalu Pertamina sudah menyiapkan pesawat khusus kan ke daerah-daerah yang sangat terpencil itu," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10) siang. Nantinya harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter (untuk Premium), sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter. Bayangkan," ungkap Presiden seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (18/10).