Staf Khusus Presiden: Kebijakan Transisi Energi Sudah On The Track
Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta memastikan kebijakan transisi energi terus dilakukan oleh pemerintah. Sebab, transisi energi menjadi sangat dibutuhkan, utamanya untuk mewujudkan ketahanan energi dan menurunkan emisi karbon.
"Pada intinya apa yang dilakukan dengan konteks transisi energi ini sudah on the track," kata dia dalam diskusi virtual, di Jakarta, Jumat (13/11)
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat serius dan konsen terhadap arah kebijakan energi ke depan. Bahkan belum lama, kata dia, Kepala Negara itu memantau langsung proses perkembangan transisi energi di Tanah Air hingga sejauh mana.
"Presiden sendiri terus melakukan pengawalan secara langsung bahkan beberapa waktu yang lalu, belum ada satu bulan namun secara khusus dibahas mengenai proses transisi energi," katanya.
Bahkan, seluruh road map bauran kebijakan energi secara langsung dilakukan evaluasi secara berkala. Tidak sampai proses monitoring juga dilakukan, untuk mencari kendala dan apa -apa saja yang perlu didorong dalam rancangan-rancangan dan kebijakan selanjutnya.
Sebuah Keharusan
Sebelumnya, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya mengatakan, transisi energi bukanlah sebuah pilihan yang bisa dilakukan, tetapi sebuah keharusan. Namun demikian, Indonesia dinilai belum siap untuk langsung berjalan ke arah transisi energi karena adanya justifikasi dari melimpahnya sumber daya alam yang ada di negeri ini.
"Kita tahu kalau kita harus transisi energi, kita tahu kita tertinggal ketimbang negara lain. Tapi, karena ada pembenaran bahwa energi kita (misalnya batubara) masih banyak, kita jadi kena 'kutukan sumber daya alam'. Ketika sumber daya kita banyak, hal ini malah bikin kita tertinggal dari negara lain," ujar Tata pada Peluncuran Laporan Seri Studi Peta Jalan Transisi Energi Indonesia via YouTube Live pada Rabu (4/11).
Menurutnya, hal itu yang membuat Indonesia belum berada di jalur yang tepat untuk melakukan transisi energi, khususnya batu bara yang saat ini masih mendominasi bauran energi. "Kalau kita bicara tentang sektor kelistrikan, sekitar 54 persen dan presentasinya akan turun sedikit. Meskipun jika ditotal akan meningkat melihat susunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) saat ini," tambahnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemilih muda memandang isu transisi energi sangatlah mendesak untuk diselesaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaRumah bersama ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait untuk percepatan transisi EBT.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaNurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaIndonesia Kembali Gelar ISF 2024, Bawa 9 Topik Besar soal Transisi Energi hingga Ekonomi Biru
Baca SelengkapnyaDia mendorong perusda merespon transformasi itu untuk masuk ke bisnis kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaDampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.
Baca SelengkapnyaJika pengembangan lapangan migas terus tertunda, maka diperkirakan di tahun 2042, Indonesia akan menjadi negara pengimpor net migas.
Baca Selengkapnya