Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu indikasi titik lemah pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari APBN dan APBD adalah peranan bendahara negara. Sebab, lanjutnya, masih banyak bendahara yang belum paham mengenai perannya, belum memahami aturan-aturan yang berlaku, bahkan tidak memahami transaksi keuangan dalam melakukan pemotongan pajak.

Dengan demikian, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penerimaan negara sangat dibutuhkan. Dia berharap, dengan adanya rapat kerja nasional bisa menciptakan mekanisme dan sistem untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara.

"Karena kalau kemampuan mengumpulkan pajak itu meningkat, maka uang itu akan kembali lagi dalam bentuk manfaat untuk masyarakat dan aparat negara itu sendiri," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (12/9).

Pemerintah telah mematok pendapatan negara dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 1.732,95 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.472,7 triliun dan PNBP sebesar Rp 260,24 triliun. Selain itu, Belanja Negara dalam APBN-P 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.133,29 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.366,95 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 776,33 triliun.

Sri Mulyani menilai dari postur APBN tersebut, pemerintah bisa mendapatkan penerimaan yang lebih besar dari yang sudah ditentukan. Sebab, pemerintah sudah bisa menghitung besaran pengeluaran dan besaran pendapatan yang bisa didapatkan kembali oleh negara.

"Saya sudah menyampaikan pada jajaran saya, kalau saya lihat postur APBN saya, mestinya saya bisa mendapatkan penerimaan yang lebih dari itu. Dan inilah tantangan yang terus saya sampaikan kepada jajaran Kemenkeu," pungkasnya.