Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui adanya tumpang tindih atau overlapping dalam distribusi bantuan sosial karena akurasi data penerima bantuan masih menjadi masalah yang harus terus diperbaiki.

Namun, hal ini dinilainya masih lebih baik dibandingkan jika masyarakat tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

"Apakah ada tumpang tindih? Ya, ada, tapi itu lebih baik dari pada tidak dapat (bantuan sosial). Memang dalam data, sistem penjaminan sosial kita harus lebih reliable," katanya.

Dia juga menyatakan, 55 persen masyarakat Indonesia telah menerima bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah di tengah pandemi Corona yang tersebar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako hingga subsidi listrik.

"Sebanyak 55 persen penduduk Indonesia sudah tercover entah dalam bentuk bantuan sembako, BLT maupun yang ada di kartu sembako di Jabodetabek," katanya.

Adapun berdasarkan data Kemenkeu, hingga 6 Mei 2020, realisasi penyaluran PKH telah mencapai Rp16,56 triliun. Untuk program BPNT, realisasinya telah mencapai Rp14,1 triliun. Lalu untuk distribusi bansos paket sembako di DKI Jakarta penyalurannya sudah mencapai Rp284,1 miliar ke hampir 950 ribu KK. Sementara untuk penyaluran bansos tunai, realisasinya mencapai RpRp3,489 triliun.

Dana Bansos Kedaluwarsa

Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara menyebut bahwa polemik yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh data kedaluwarsa penerima yang diberikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Imbasnya penerima bansos sejak April 2020, dinilai tidak tepat sasaran.

"Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi ternyata data lama sebab penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari pemprov DKI," kata Juliari saat menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (6/5).

Juliari menjelaskan polemik bermula saat pihaknya menerima aduan dari sejumlah pihak yang menganggap program bansos di wilayah ibu kota tidak tepat sasaran. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajarannya menemukan banyak penerima bansos yang tidak tepat sasaran atau sesuai dengan aduan yang diterima.

Menyikapi hal tersebut pihaknya segera berkoordinasi dengan orang nomor satu di wilayah DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Kemudian, Juliari berujar dalam waktu dekat Gubernur Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.

Untuk itu, Kementerian Sosial selaku regulator berupaya terus memperbaiki program bansos, terlebih banyak warga Jakarta yang terdampak pandemi corona. Salah satunya, memperbaharui data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran di tahap berikutnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku belum bisa memastikan data penerima bantuan apakah akan bertambah atau berkurang. Sebab, sampai saat ini masih menunggu data revisi yang dijanjikan oleh Gubernur Anies.