Merdeka.com - Dalam Sidang Tahunan Keenam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pentingnya dukungan AIIB diarahkan pada pembiayaan perubahan iklim yang inovatif. Pembiayaan untuk program perubahan iklim harus diberikan kepada semua negara, terutama bagi negara berkembang. Hanya saja, pembiayaan untuk negara berkembang disarankan bersifat fleksibel.

"Pembiayaan perubahan iklim merupakan langkah yang harus dilakukan saat ini oleh semua negara, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Namun, negara berkembang harus diberikan fleksibilitas dan tidak dipatok dengan standar yang sama dengan negara maju mengingat perbedaan kapasitas fiskal yang dimiliki," kata Sri Mulyani Indrawati dalam sesi Diskusi Meja Bundar seperti dikutip dari kemenkeu.go.id, Jakarta, Rabu (27/10).

Dalam dua tahun terakhir, AIIB memfokuskan kegiatan investasinya ke arah respons terhadap pandemi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. AIIB mengalokasikan sebesar USD 2,899 juta untuk Indonesia. Pembiayaan tersebut dua, yakni dana Covid-19, Crisis Recovery Facility (CRF) sebesar USD 1,500 juta hingga April 2022 dan infrastruktur sebesar USD1,399 juta.

Sri Mulyani mengatakan negara maju mempunyai kewajiban untuk membantu di negara berkembang dalam melawan perubahan iklim dan transisi. Sehingga bisa menurunkan emisi dengan proses transisi adil dan terjangkau (just and affordable transition).

Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini dilakukan secara global. Dilakukan berdasarkan dimensi global dan moral yang perlu diterjemahkan dalam prinsip hukum dan peraturan dengan proses observasi terlebih dahulu.

"Terkait dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon secara global, dimensi ekonomi dan moral dari transisi ini perlu diterjemahkan pada prinsip hukum dan peraturan. Prinsip-prinsip ini kemudian perlu kita observasi," kata Sri Mulyani.

Dia juga menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam transisi energi melalui peluncuran kemitraan dengan Bank Pengembangan Asia (Asian Development Bank) untuk melakukan studi terkait Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) pada pertemuan United Nations Climate Change Conference (COP26). Program ini akan memungkinkan penghentian PLTU batubara dan bergeser ke energi terbarukan. Tetapi untuk dapat mencakup seluruh PLTU, program ini akan membutuhkan investasi yang besar.

"Kita membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang tertarik, termasuk AIIB, untuk mereplikasi, meningkatkan, dan menyukseskan instrumen transisi energi ini," kata dia.

Sebagai informasi, Sidang Tahunan AIIB keenam ini diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober sampai 28 Oktober 2021 secara virtual di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Tahun ini pertemuan dilakukan dengan mengusung tema Investing Today, Transforming Tomorrow.

Pertemuan ini dihadiri oleh 82 Governor/Alternate Governor atau perwakilan negara anggota AIIB termasuk Indonesia. Salah satu kegiatan sidang tahunan AIIB keenam ini adalah Diskusi Meja Bundar Dewan Gubernur yang membicarakan mengenai agenda pembiayaan iklim dan Persetujuan Paris, serta keberlanjutan dukungan terkait respon terhadap pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca pandemi.