Merdeka.com - Pemerintah Jokowi Ma'ruf menyerahkan Surat Presiden mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya membawakan bersama dengan Pak Yasonna sebagai dua menteri yang mendapat surpres untuk mewakili pemerintah dalam penyerahan dan nanti pembahasan RUU mengenai Perppu yang ingin diundangkan menjadi Undang-Undang," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR, Jakarta, Kamis (2/4).

"Presiden sampaikan pesan untuk sampaikan RUU ke ibu pimpinan DPR dan jajaran DPR dengan harapan bisa dibahas dan disetujui DPR alam waktu tidak lama," sambung dia.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan daripada Perppu ini dibuat untuk merespon kondisi ekonomi akibat dampak dari penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia. Mengingat saat ini lebih dari 200 negara menghadapi krisis kesehatan dan kemanusiaan kemudian berpotensi menciptakan krisis ekonomi maupun krisis keuangan.

"Di sini Perppu dijadikan landasan hukum untuk respon dalam rangka penyelamatan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Bantu masyarakat terdampak dunia usaha sektor ekonomi dan jaga stabilitas sektor keuangan," kata dia.

Sri Mulyani menyebut untuk menangani penyebaran virus corona Presiden Joko Widodo ingin anggaran di bidang kesehatan diprioritaskan. Di mana saat ini anggaran untuk penanganan diberikan mencapai Rp405 triliun.

"Ini semua bagian dari keuangan negara yang masuk dalam Perpu agar bisa segera dan efektif bantu masyarakat dan dunia usaha yang hadapi situasi sulit dalam situasi luar biasa saat ini," kata dia.

Ketua DPR, Puan Maharani menyebut bahwa jajaran pimpinan dewan telah menerima Surpres Perpu 1/2020 tersebut dan pihaknya melakukan rapat konsultasi bersama dengan pemerintah.

"Termasuk mencari formula fiskal dan kebijakan sistem keuangan dalam menangani dampak corona pada kesehatan, sosial, ekonomi, dan bidang strategis lainnya," ujar Puan.

Puan juga mengingatkan pemerintah tetap berhati-hati dalam memanfaatkan ruang pelebaran defisit dengan memperhatikan beban risiko fiskal di masa yang akan datang.

Menurut Puan, ruang pelebaran defisit hanya bisa digunakan jika situasi sudah sangat darurat, serta untuk mengakomodir program-program yang bersentuhan dengan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi.

DPR juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Harapannya, pasca wabah Corona berlalu, tidak timbul masalah baru yang terkait dengan sistem keuangan negara.

"Nantinya (pembahasan) akan kami lakukan sesuai dengan melanisme yang ada . Saya yakin gotong royong yang dilakukan saat situasi seperti ini tentu saja Insya Allah akan memberi dampak bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.