Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bisnis di sektor minyak dan gas (migas) juga mengalami penurunan di masa Pandemi Covid-19. Secara global, permintaan migas terus menurun dan perangkat pasokan juga mendapatkan tekanan karena berbagai faktor.

"Sektor pertambangan termasuk migas, terpukul sangat parah oleh pandemi Covid-19 ini," kata Sri Mulyani dalam acara 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas secara virtual, Jakarta, Rabu (2/12).

Terkait penurunan harga minyak, dia menilai perubahan tersebut dipicu oleh ketidakpastian yang makin diperparah akibat pandemi Covid-19. Sebab memang sejak sebelum terjadinya pandemi, sudah menurun.

"Kami melihat harga minyak yang negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya meskipun hanya untuk dua hari. Hal ini menunjukkan betapa menantang dan luar biasanya situasi yang sedang kita hadapi ini, termasuk dalam industri minyak dan gas," imbuhnya.

Dia melanjutkan, sebenarnya sektor migas telah berjuang sejak lama. Saat dia menjadi Menteri Keuangan 15 tahun lalu, pembahasan penurunan produksi migas juga telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang benar-benar perlu ditangani agar dapat meningkatkan tingkat produksi atau lifting, baik di bidang minyak maupun gas. Harus ada kebijakan yang tepat untuk mendorong eksplorasi. Sebab jika mengandalkan produksi yang ada, semuanya telah menurun karena sudah terpakai lama.

"Tidak bisa kita gunakan sebagai pendekatan. Maka dari itu, kami perlu mempersiapkan strategi baru," kata dia.

Namun produksi yang sudah ada harus dipastikan efisiensi, mengingat perubahan yang tidak tetap dari harga minyak dan gas. Namun di saat yang sama, Sri Mulyani ingin mendorong SKK Migas dan industri untuk terus melakukan eksplorasi.

"Memang tidak mudah, apalagi dengan proyeksi harga minyak yang juga belum pulih dengan cepat. Tapi eksplorasi ini bisa dilakukan dengan teknologi serta dukungan Pemerintah," kata dia.

Dari sisi fiskal, pemerintah akan memberikan dukungan kepada pengusaha untuk dapat melakukan eksplorasi. Sekaligus mewujudkan potensi lifting dan produksi migas di Indonesia.

Dalam konteks yang lebih besar, Pemerintah sudah memberikan persetujuan melalui DPR (parlemen) lewat UU Cipta Kerja. Ini semua upaya yang Pemerintah coba lakukan agar dapat menciptakan perekonomian yang mampu berdaya saing dan produktif.