Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut prospek pemulihan ekonomi semakin membaik seiring peluncuran vaksin dan dukungan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Namun, diakui masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan global, sebab di beberapa negara ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sementara negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.

"Kami berharap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dapat meningkatkan upaya dalam mendukung negara-negara di seluruh dunia, untuk secara efektif mengelola beban utang mereka, meningkatkan akses mereka ke vaksin dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan mereka," kata Menkeu secara daring pada Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021, ditulis Senin (12/4).

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang tidak semestinya pada keuangan sektor publik. G20, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan kreditor swasta harus bekerja sama untuk memastikan skema pembagian beban yang adil untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah.

"Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk mengatasi masalah utang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat," ungkap Menkeu.

Usulan Pembangunan Tangguh

Mengenai pemulihan perekonomian, Menkeu menyambut baik usulan pembangunan yang tangguh dan inklusif sebagai kerangka komprehensif untuk mengintegrasikan pertimbangan pembangunan dan penanggulangan perubahan iklim.

"Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi harapan saya agar Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dapat melanjutkan dan memperkuat peran pentingnya sebagai mitra yang dapat diandalkan dan mitra pembangunan yang efektif bagi negara-negara anggotanya di saat dibutuhkan," pungkas Menkeu.

Sebagai informasi, Komite Pembangunan/Development Commitee (DC) adalah forum tingkat Menteri dari Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk pembangunan konsensus antar pemerintah tentang isu-isu pembangunan. Komite ini didirikan pada tahun 1974 dan memiliki 25 anggota, biasanya Menteri Keuangan atau Pembangunan, dan yang mewakili keanggotaan penuh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.