Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam mendesain kebijakan keuangan hingga perpajakan di Indonesia, pemerintah sudah sesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah. Prinsip yang dimaksud adalah kesetaraan dan keadilan.

"Kebijakan yang kami rancang secara pasti mencerminkan ekonomi syariah yang objektif. Kami menyebutnya kesetaraan dan keadilan, kita tingkat ekonomi masyarakat yang berkualitas dan adil," ujarnya dalam diskusi Strengthen Islamic Economy and Financial in The Post Pandemic Era, Digitalization, and Sustainability, Jakarta, Selasa (26/10).

Sri Mulyani mengatakan, kesetaraan dan keadilan tersebut salah satunya dilakukan dalam kebijakan jaminan atau bantuan dasar untuk masyarakat. Di mana, hal itu tercermin dalam penyaluran modal untuk masyarakat dalam bentuk belanja pendidikan, keamanan sosial, kesehatan.

"Penggunaan di sektor kesehatan mecnapai 6 persen, pendidikan sudah dialokasikan lewat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN dan keamanan sosial yang mencakup susbidi bagi keluarga miskin. Ini yang coba kita design dalam anggaran kita saat ini," jelasnya.

Selain jaminan sosial, kata Sri Mulyani, perpajakan juga disebut merupakan salah satu kebijakan yang telah mencerminkan ekonomi syariah. Seperti pengenaan pajak untuk orang yang lebih mampu atau orang kaya.

"Artinya orang yang lebih mampu akan lebih banyak memiliki pungutan pajak untuk menunjukkan perpajakan negara. Jadi perpajakan sebenarnya mencerminkan apa yang kita sebut prinsip kesetaraan perpajakan agar kita dapat mengatasi masalah kesetaraan yang sangat kritis," tandasnya.