Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018, beberapa komponen yang dievaluasi adalah nilai tukar Rupiah menjadi Rp 13.500 per USD dan harga minyak mentah di kisaran 55 sampai 60 USD per barel. Hal tersebut sesuai dengan gejolak nilai tukar dan harga minyak beberapa waktu belakangan.

"Untuk 2018, evaluasi pelaksanaan APBN. Pertumbuhan ekonomi kita tetap perkirakan di 5,4 persen, kita terus berusaha menstabilkan harga, menjaga momentum konsumsi, dan akselerasi invest dan ekspor. Inflasi di 3,5 persen, tingkat SPN outlooknya 5,0 persen. Nilai tukar mungkin agak sedikit melemah ke Rp 13.500 per USD untuk keseluruhan tahun. harga minyak mentah ada di kisaran 55-60 USD per barel," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (12/3).

Sri Mulyani mengatakan, dari sisi APBN, nilai tukar dan harga minyak mentah memberikan dampak positif dan APBN diperkirakan akan mengalami penambahan penerimaan. Namun demikian, ada juga pengaruh terhadap harga keekonomian dari solar dan listrik sebab kedua sektor tersebut menghadapi energi mix 50 persen batu bara.

"Menyikapi situasi kenaikan harga minyak dan batu bara tanpa menimbulkan beban ke masyarakat, pemerintah menganggap daya beli harus terjaga sehingga bisa jadi motor penggerak ekonomi bersama investasi dan ekspor. Oleh karena itu, kita akan mencoba menjaga agar kenaikan harga dari minyak mentah dunia tidak memengaruhi langsung harga minyak dalam negeri," jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan mengalokasikan kenaikan subsidi untuk solar tahun ini. Dengan demikian, PT Pertamina sebagai operator penugasan tidak mengalami beban secara perusahaan. "Dan kita melakukan capping harga jual batu bara kepada PT PLN untuk jatah DMO nya. Kita optimis defisit akan dapat kita kendalikan sesuai UU APBN di kisaran 2,19 persen dari GDP jauh lebih rendah dari tahun lalu 2,49 persen," jelasnya.

Untuk sharing beban karena ada perubahan ICP, untuk subsidi minyak solar akan dinaikkan dari Rp 500 per liter menjadi Rp 1.000 per liter. Sementara itu, volume yang dikonsumsi menjadi 16.320 ribu kiloliter (kl) atau 16,3 juta kg. "Demikian juga untuk elpiji 3 kg tidak ada perubahan policy, subsidinya tetap Rp 7.008 per kg untuk volume 6,450 juta kg. Subsidi premium tidak ada perubahan, kebijakan tetap untuk premium," tandasnya.