Sri Mulyani: PNS Kemenkeu Lebih Rindu Tunjangan Kinerja Dari Pada Menterinya

Selasa, 3 Desember 2019 14:31 Reporter : Anggun P. Situmorang
Sri Mulyani: PNS Kemenkeu Lebih Rindu Tunjangan Kinerja Dari Pada Menterinya Sri Mulyani. ©Instagram Sri Mulyani

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian hadiah dan penghargaan bagi pegawai sangat penting untuk menunjang kinerja. Dia bahkan berkelakar, pegawai kadang kala lebih merindukan penghargaan berupa tunjangan kinerja (tukin) dibanding kehadiran menteri.

"Artinya jangan cari penjahat terus, yang kerja bagus bagus kan sebetulnya lebih banyak. Dan mereka kita kasih reward entah reward nya tukin. Itu yang dirindukan sekali. Mereka rindunya tukin, bukan menterinya, mereka rindu tukin," ujar Sri Mulyani di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (3/12).

Sri Mulyani mengatakan, lingkungan Kemenkeu saat ini sudah mulai bersih dari praktik korupsi. Akar penyebab korupsi satu per satu diberantas hingga tuntas. Untuk itu, harus ada keseimbangan agar pegawai merasa dihargai.

"Kalau sekarang, lingkungan kita sudah relatif menjadi bersih dan dasar atau penyebab utama korupsi sudah kita hilangkan, saya rasa Kemenkeu sekarang harus makin seimbang. Seimbang bagaimana? Pertama, berilah apresiasi dan reward bagi mereka yang berkinerja baik," jelasnya.

Meski demikian, pemberian apresiasi tersebut masih terbentur Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di mana, dalam aturan tersebut tidak mengatur secara detail mengenai pemberian insentif bagi pegawai berkinerja baik.

"PP 53, tolong Pak Sekjen, Bu Irjen bicara dengan Menpan dan kita inisiatif. Dan kita pun, kita menjadi institusi yang sering merasa bahwa ini, yang diatur di PP tidak mencerminkan dari cara pemberian reward dan punishment," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Tunjangan Kemenkeu Tinggi dan PNS Tak Mau Dipindah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyoroti adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Keuangan yang tak mau dipindahkan ke instansi lain lantaran faktor perbedaan tunjangan.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, tunjangan kinerja di Kemenkeu memang merupakan salah satu yang tertinggi. Itu lantas membuat PNS Kemenkeu ogah berpindah ke kementerian/lembaga lainnya.

"Tunjangan Kemenkeu ini yang tertinggi, makanya susah mau dipindah," ujar dia di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/8).

Dia menyampaikan, proses pemindahan PNS dari satu instansi ke instansi lainnya akan terjadi jika ada satu instansi yang surplus pegawai, sementara instansi lain justru membutuhkan. Oleh karenanya, ia mengimbau agar PNS mau memposisikan diri sebagai abdi negara yang siap ditempatkan di mana saja.

"Ini tidak akan jalan kalau kita masih berkasta-kasta. Hal seperti ini yang harus kita pikirkan secara nasional agar bisa saling mengisi," imbuh pria yang akrab disapa Iwan ini.

Tak hanya di pusat, Iwan melanjutkan, hal serupa juga terjadi di pemerintah daerah (Pemda). Dia mencontohkan, pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mungkin tak akan mau bila disuruh berpindah ke Pemda Sleman.

"Kita bayangkan Pemda DKI ke Sleman, remunerasinya bagai bumi dan langit. Eselon 2 di DKI Jakarta itu Rp60-80 juta, tidak akan mau pindah ke Sleman yang hanya Rp5 juta," ujar dia.

Menanggapi pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto menjelaskan, remunerasi merupakan bentuk reformasi birokrasi agar pegawai fokus bekerja tanpa tergoda hal lain. Namun, ia menegaskan, tunjangan di Kemenkeu berbasis kinerja.

"Tidak sama, karena untuk dapat remunerasi yang baik ada KPI (Key Performance Index), tercapai enggak itu. Penilaian di Kemenkeu sampai ke tingkat individual," tukas Hadiyanto. [idr]

Baca juga:
Diharapkan jadi Sumber Pembiayaan, Pertumbuhan Asuransi di Indonesia Masih Rendah
Garuda Indonesia Angkut Harley Ilegal, Bea Cukai Diminta Perbaiki Aspek Intelijen
Bea Cukai: Investigasi Garuda Indonesia Bawa Harley Davidson Ilegal Rampung Dua Hari
Sri Mulyani Marah Masih Ada Korupsi di Ditjen Pajak: Pecat Saja Biar Jera
Sri Mulyani: Di Indonesia Banyak Orang Profesi Makelar, Korupsi Tak Kunjung Tuntas

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini