Sri Mulyani Masih Pantau Dampak Pelarangan Iklan Rokok di Internet dan Media Sosial

Selasa, 18 Juni 2019 15:33 Reporter : Dwi Aditya Putra
Sri Mulyani Masih Pantau Dampak Pelarangan Iklan Rokok di Internet dan Media Sosial Sri Mulyani. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati Indrawati angkat suara terkait larangan iklan rokok di internet dan media sosial. Hingga saat ini, pihaknya masih akan melihat sejauh mana larangan iklan rokok tersebut akan berdampak bagi industri serta ke penerimaan cukai.

"Aku belum lihat (dampaknya), nanti kita lihat saja," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/6).

Sebagai informasi, larangan iklan rokok ini berdasarkan surat bernomor TM.04.01/Menkes/314/2019 tertanggal 10 Juni 2019. Di mana Menteri Kesehatan, Nila Moeloek meminta agar Menkominfo melakukan pemblokiran iklan rokok yang ada di internet saat ini.

Permintaan pemblokiran iklan rokok dilandasi oleh hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, yang menyebut adanya peningkatan perokok usia anak dan remaja, dari 7,2 persen pada 2013, menjadi 9,1 persen di tahun 2018.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri juga sudah merealisasikan permintaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait dengan larangan iklan rokok di internet dan media sosial. Hingga saat ini telah ada 114 kanal yang diblokir lantaran menampilkan iklan rokok tersebut.

"Kamis saya dapat surat Menkes dari wartawan, langsung saya minta crawling, profiling. Sorenya ada surat dari Menkes, hasilnya sudah ada, jadi yang melanggar UU kesehatan yang memperagakan menampilkan wujud rokok, itu ada 114 url. Sore itu kami proses langsung. Itu kan berdasarkan permintaan Bu Nila," kata Menteri Kominfo, Rudiantara dia dalam acara Halalbihalal YLKI di Jakarta.

Namun demikian, Menteri Rudiantara juga belum bisa memastikan apakah pemblokiran iklan rokok di internet dan media sosial ini akan diperluas atau tidak. Menurut dia, hal tersebut harus terlebih dulu dibahas bersama Kemenkes.

"Yang paling paham menginterpretasikan UU adalah regulator, UU kesehatan itu adalah Kemenkes, karenanya saya minta kepada Menkes, untuk duduk bersama memberikan guidence (larangan iklan rokok), kita minta kemenkes menjabarkan lebih detail. Sekarang yang jelas-jelas nyata itu ditulis memperagakan wujud rokok, itu saja dulu. Baru itu (yang dilarang), karena itu tidak multiinterpretasi," tandas dia. [idr]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini