Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melantik 10 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan dilakukan untuk posisi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, Dini Kusumawati diangkat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Rukijo, sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Herry Siswanto sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Wempi Saputra, sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dan Ria Sartika Azahari, sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik.

Kemudian pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Syafriadi diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh, Ade Rohman, sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten dan Catur Ariyanto Widodo, sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.

Selanjutnya, pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Harry Z. Soeratin diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Bhimantara Widyajala, sebagai Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.

"Kita beruntung hari ini melakukan meskipun dilaksanakan pelantikan secara online ini artinya kita memahami kondisi hari ini masih merupakan kondisi yang tidak biasa yaitu seluruh dunia lebih dari 200 negara dan juga Indonesia masih harus menghadapi tantangan Covid'19 dan bagaimana kita harus menyesuaikan diri baik di dalam hidup di dalam keluarga maupun di dalam bekerja serta sosial pada masyarakat secara tetap mengikuti protokol kesehatan," kata dia saat melakukan pelantikan.

Sri Mulyani mengatakan, bulan ini menjadi bulan keempat semenjak dilakukan deklarasi mengenai adanya pandemi Covif-19 untuk Indonesia. Pengaruh dari Covid kepada sektor kesehatan masyarakat secara sosial ekonomi dan keuangan sudah semakin sangat signifikan.

Memahami kondisi tersebut, dia meminta agar seluruh jajaran di Kementerian Keuangan baik yang dilantik pada hari ini maupun seluruh yang bertugas, di daerah, pusat, maupun di luar negeri harus memiliki tanggungjawab besar. Sebab kondisi saat ini makin berat, bagaimana seluruhnya diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan mendesain policy instrumen maupun implementasi dari kebijakan-kebijakan untuk penanganan Covid-19 dan bagaimana memulihkan sosial ekonomi masyarakat.

"Kita berharap pada hari ini pejabat yang dilantik mereka yang juga menyadari pentingnya masa-masa transisi dari kondisi menghadapi covid-19 kepada suatu kehidupan normal baru atau kehidupan baru yang menyesuaikan karena adanya covid," jelas dia.