Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya selalu transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19.

"Isu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program PEN rasanya setiap bulan Kami selalu menyampaikan. Jadi kalau ada isu terkait transparansi sangat transparan," kata Menkeu dalam Temu Stakeholder Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Channel Youtube Kemenkeu RI, Kamis, (25/3)

Bendahara negara itu menekankan bahwa pihaknya selalu transparan dalam menyampaikan komponen apa saja yang dibutuhkan, baik di bidang kesehatan, termasuk insentif untuk tenaga kesehatan, vaksin, serta komponen perlindungan sosial seperti PKH, bansos dan lainnya.

Bahkan setiap bulan Kementerian Keuangan selalu melakukan konferensi pers untuk menyampaikan detailnya sebagai transparansi. Menurutnya, untuk akuntabilitas pihaknya bersama-sama dengan Kementerian terkait selalu menyelesaikan persoalan pencairan program PEN untuk masyarakat.

"Jadi dari sisi akuntabilitas kita lakukan terus. Kita juga melakukan feedback survei, ada yang dilakukan oleh BPS ada yang dilakukan oleh Bank Mandiri, ada yang dilakukan oleh teman-teman kita sendiri yaitu pajak dan Bea Cukai mereka melakukan tracking," ujarnya.

Pihak pajak dan bea cukai mensurvei untuk mengetahui apakah semua insentif itu memang sudah diterima, dan digunakan masyarakat atau belum. Hal itu dilakukan sebagai upaya agar apa yang dilakukan Pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bisa berjalan dengan baik.

Bertemu Asosiasi

Di sisi lain, dengan dunia usaha, KSSK juga bertemu dengan semua asosiasi. Sehingga Pemerintah melalui Bank Indonesia dan OJK bisa mengetahui sektor mana saja yang akan pulih duluan dan yang diprediksi masih berat untuk pulih.

"Kita terus melakukan interaksi dengan dunia usaha melalui tadi asosiasi dan lain-lain dan ini pun kami tetap di dalam Kementerian Keuangan ada mekanisme mingguan dengan Kemenko perekonomian, sehingga kita kemudian langsung mendapatkan feedback," ujarnya.

Misalnya, terkait PPnBM dibatasi berlaku sampai 1.500 cc saja dan masyarakat meminta agar kelompok di atasnya minta diberikan insentif. Maka KSSK segera melakukan konsolidasi dan evaluasi. "Berapa resources yang akan dibutuhkan kira-kira, dan akan memberikan dorongan dan kita akan segera mengubah PMK nya," katanya.

"Nah inilah yang kita lakukan supaya kita segera terus bisa merespons perubahan yang sangat dinamis, tentu kita juga tetap hati-hati karena kalau kondisi akan berjalan cukup lama pasti akan memberikan juga suatu ancaman terhadap stabilitas," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com