Sri Mulyani Jelaskan Alasan RI Perlu Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Tim Penanganan Dampak Covid-19 yang dibentuk Presiden Joko Widodo bertugas selaiknya gas dan rem dalam proses pemulihan ekonomi. Sebab, tim sebelumnya hanya berfokus pada masalah kesehatan yang mengakibatkan melambatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Namun hal ini tidak bermakna mengabaikan penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan. Sebab hingga kini, masalah kesehatan masih belum selesai lantaran vaksin belum juga ditemukan.
"Tantangan ini belum selesai, namun sosial ekonomi sangat lemah bahkan sampai akan mati kalau kita tidak melakukan aktivitas ekonomi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam program Live To The Poin, Jakarta, Jumat (24/7).
Tim ini, kata Menteri Sri Mulyani, akan melakukan sinkronisasi aspek kesehatan dan ekonomi dalam penanganan pandemi. Semua dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi.
Secara teknis memang proses ini dimotori oleh Menteri Erick Thohir. Namun, ada sejumlah menteri koordinator dan menteri lainnya yang menjadi anggota komite. Salah satunya Sri Mulyani sebagai anggota komite.
Tim ini sangat diperlukan lantaran, pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Untuk kembali pada kondisi semula perlu ada tim khusus yang menangani secara fokus.
"Fokusnya tim ini pada implementasi. Kita ini mikirinnya sampai 2-3 tahun ke depan. Termasuk pada APBN 2021 juga sudah kita mulai bahas di DPR," kata Menteri Sri Mulyani.
Pembahasan ini juga sudah dilakukan bukan hanya dengan DPR tetapi juga dengan para menteri di kabinet. Dalam rancangan APBN 2021 banyak hal baru yang perlu diantisipasi dalam menghadapi ketidakpastian ini. Sehingga perlu dipikirkan bersama dalam kondisi kedaruratan ini.
"Kita harapkan dengan Menko, Bappenas dan Ketua Komite ini bisa disinkronkan sehingga dalam pelaksanaannya itu bisa dimonitor dan dieksekusi," kata dia.
Secara spesifik dalam hal ini, Menteri Sri Mulyani mengatakan fokus utama yang harus diselesaikan Menteri Erick ada pada pemulihan ekonomi di 8 provinsi yang paling terdampak. Menteri BUMN ini harus bisa memastikan implementasi pemulihan sektor ekonomi berjalan dengan baik.
Jika terjadi hambatan harus segera diselesaikan. Tentunya hal ini perlu menggunakan pendekatan khusus yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan.
Begitu juga dengan aspek kesehatan dengan berbagai skenario yang harus disiapkan jika vaksin sudah ditemukan. Proses produksi dan distribusi juga perlu menjadi perhatian.
"Komite itu harus tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan terus melakukan antisipasi jika memang virus masih belum bisa ditemukan," katanya mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaEkonomi Dunia Masih Terpuruk di 2024, Sri Mulyani Ungkap Penyebanya
Ramalan IMF menyebut kondisi ekonomi dunia masih terpuruk.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaAkhirnya Sri Mulyani Buka Suara Soal Sumber Anggaran Bansos Pangan dan BLT Jelang Hari Pencoblosan
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Siapkan Anggaran Rp11,2 Triliun untuk BLT Pangan Periode Januari-Maret 2024
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaKarir Bergengsi Sri Mulyani Selain Jadi Menteri Keuangan
Posisi Sri Mulyani di kancah internasional itu juga turut berdampak positif terhadap reputasi perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya