Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membeberkan tantangan dalam upaya mengintegrasikan berbagai data untuk optimalisasi penerimaan pajak. Salah satunya adalah banyaknya data yang harus diintegrasikan serta dikelola untuk menjadi informasi yang baik.

Sri Mulyani menyebut, setelah mendapat akses informasi dan data dari internal maupun eksternal tadi, maka perlu ada penyelarasan (matching) data. Namun sayang, yang menjadi kendala adalah banyaknya nomor identitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini.

"Saat ini, penduduk Indonesia itu memiliki 40 nomor identitas. nomor identitas itu memiliki sistem sendiri-sendiri yang tersebar di berbagai lembaga atau instansi," kata dia dalam webinar di Jakarta, (28/5).

Sri Mulyani menceritakan, dulu nomor identitas di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja berbeda. Namun kini, baik nomor identitas di DJBC maupun DJP sudah disatukan agar lebih mudah dalam mengelola datanya.

"Sebagai masyarakat, anda memiliki NIK, nomor induk kependudukan. Namun kalau anda miliki paspor, nomornya berbeda lagi, dan seterusnya, sehingga satu individu bisa memiliki identitas yang berbeda-beda sehingga waktu kita harus lakukan konsolidasi, data matching, adalah tantangan yang luar biasa," ungkapnya.

Sulit Analisis Data

Kondisi data yang tidak terintegrasi ini kemudian menjadi tidak mudah digunakan dalam analisis. Untuk itu, demi menciptakan data yang terintegrasi akan membutuhkan sebuah common identifier untuk menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

"Oleh karena itu, kita sedang berupaya sekarang dalam tahap selanjutnya menyusun Perpres untuk integrasi data keuangan, dengan menggunakan common identifier. Ini selaras dengan inisiatif satu data Indonesia yang sudah diatur dalam Perpres 39/2019," pungkasnya.