Sri Mulyani: Indonesia Dianggap Punya Risiko Tinggi dari Sisi Korupsi & Pelanggaran
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen yang baik. Mengingat Indonesia masih memiliki tingkat korupsi cukup tinggi.
"Indonesia sebagai suatu negara masih dianggap sebagai negara yang punya risiko tinggi dari sisi tata kelola, dari sisi korupsi dan dari sisi pelanggaran," kata dia dalam acara Rakernas Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2020, Rabu (23/12).
Melihat kondisi itu, Bendahara Negara itu meminta AAIPI lebih bekerja keras. Sebab, dia menilai sebagai aparat pengawas internal pemerintahan, seharusnya AAIPI tidak merasa puas dengan anggapan tersebut.
"Saya yakin AAIPI pasti merasa belum puas karena Indonesia masih dianggap sebagai reputasi negara yang dari sisi tata kelola tidak dalam liga yang ada di atas atau top," kata dia.
"Kita secara profesional sebagai sebuah asosiasi untuk para internal auditor sudah selayaknya dan seharusnya merasa tidak puas," sambungnya.
Sri Mulyani menyadari, dalam suasana normal saja sulit untuk mempertahankan kredibilitas tersebut, apalagi dalam suasana pandemi Covid-19 ini. Di mana dibutuhkan kerja keras dan profesionalitas yang tinggi untuk mengelola keuangan negara dan membantu masyarakat.
Sebab, saat Covid-19 terjadi arah perekonomian dan keuangan negara berubah. Di mana pendapatan negara turun dan belanja meningkat. Ini yang harus dikelola dengan baik agar tidak ada kecurangan.
"Untuk itulah peranan aparat pengawas internal AAIPI itu menjadi sangat kunci dan sangat penting," tegasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaAda 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil
Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
Baca Selengkapnya6 Debitur LPEI Terindikasi Korupsi Rp3 Triliun, Jaksa Agung Beri Peringatan Begini
Enam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Puan Maharani
Sri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Baca SelengkapnyaKasus Korupsi LPEI yang Dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung Ternyata Sudah Tahap Penyidikan di KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKarir Bergengsi Sri Mulyani Selain Jadi Menteri Keuangan
Posisi Sri Mulyani di kancah internasional itu juga turut berdampak positif terhadap reputasi perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya