Merdeka.com - Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran Rp4.002 triliun atau USD 281 miliar sampai tahun 2023 untuk mencapai target karbon netral (net zero emission/NDC). Kebutuhan dana tersebut pun tidak bisa didanai oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama investasi dari pihak swasta dan yang lainnya.

"Total keuangan yang dibutuhkan untuk mencapai NDC kita adalah Rp4,002 triliun," kata Sri Mulyani dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero ASEAN, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (30/3).

Sementara itu, pemerintah sampai dengan tahun 2021 baru bisa memenuhi sebagian kecilnya, yakni Rp313 triliun. Hanya sekitar 8 persen dari total kebutuhan investasi. "Anggaran pemerintah pusat hingga 2021 adalah Rp313 triliun," kata dia.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk merancang kerangka kebijakan serta iklim investasi yang tepat. Agar dapat menarik lebih banyak partisipasi investor dalam negeri maupun luar negeri.,

"Kami juga mensyaratkan atau dalam hal ini mengundang banyak filantropi untuk turut berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini," katanya.

Beri Sejumlah Insentif

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal serta pembiayaan inovatif untuk menjembatani kesenjangan. Termasuk menciptakan dana katalis untuk investasi dalam proyek hijau dan mengembangkan industri hijau.

Insentif tersebut antara lain penggunaan tax holiday, fasilitas tax allowance pada PPN, bahkan pada pajak properti. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan instrumen seperti menerbitkan sukuk hijau dan obligasi SDGs di tingkat global dan domestik.

"Obligasi SGDs kami dan obligasi hijau sukuk diharapkan akan mengurangi 10,6 juta emisi CO2," ungkapnya.

Berdasarkan UU Cipta Kerja yang baru disahkan, komitmen ini perlu didukung oleh kerangka regulasi yang konsisten. Itu sebabnya Indonesia baru saja mengeluarkan kerangka peraturan tentang penetapan harga karbon, serta undang-undang penting yang memperkenalkan pajak karbon.

"Kebijakan ini akan menggunakan instrumen perdagangan karbon dan non perdagangan termasuk pajak karbon untuk menginternalisasi biaya eksternal emisi gas rumah kaca di bawah prinsip pencemar membayar," kata dia mengakhiri.