Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Kementerian Keuangan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan Keuangan 2020. Apalagi Kemenkeu telah didukung dengan pergantian posisi pejabat eselon satu, di antaranya posisi Direktur Jenderal Perbendaharaan kini dijabat oleh Hadiyanto.

"Saya harap WTP tetap bisa kita pertahankan untuk audit APBN LKP, LKKL DAN LK BUN 2020 dengan sebaik-baiknya," ujar Sri Mulyani melalui kanal youtube Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/3).

Dia juga meminta Hadiyanto mengawasi dan mendukung audit yang saat ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk berhubungan harmonis dan berkomunikasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh BPK dalam melakukan audit tahunan tersebut.

"Saya minta Pak Hadiyanto mengawasi proses audit yang dilakukan BPK, melakukan hubungan harmonis dan berkomunikasi dengan baik dengan landasan respect tugas dan tanggungjawab lembaga negara," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pejabat baru harus mampu melanjutkan dan membuat transformasi baru. Pejabat baru juga diminta untuk fokus mendukung Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) masuk sebagai supplier barang kementerian dan lembaga berbasis produk dalam negeri.

"Berbagai reformasi yang dilakukan dan terus dilakukan harus terus diakseleasi seperti membangun sakti untuk dilaksanakan di lembaga. Kemudian mengembangkan market place bagi supplier pemerintah untuk bisa meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Saya harap itu dikembangkan dengan penuh kreativitas. Fokus memberikan akses kepada UMKM untuk bisa menjadi supplier utama dengan terus melihat pada produksi Indonesia," tandasnya.