Sri Mulyani Dukung Proses Pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020. Proses ini merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan BPK akan dijadwalkan dari Januari hingga Mei 2021.
Bendahara Negara itu menyampaikan akan menjaga kelancaran proses pemeriksaan yang dilaksanakan di tengah pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
"Dalam rangka kelancaran pemeriksaan LKBUN tahun 2020 yang tetap harus mengikuti protokol kesehatan karena COVID masih meningkat di Indonesia saat ini," kata dia seperti ditulis Rabu (27/1).
Untuk mendukung proses pemeriksaan dirinya mendorong seluruh unit terkait di lingkup anggaran BUN agar melakukan digitalisasi dokumen pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara yang akan menjadi dokumen sumber atau dokumen pendukung dalam pemeriksaan LKBUN tahun 2020.
Selanjutnya, dia berharap proses pemeriksaan dapat terjaga dengan baik sesuai standar pemeriksaan keuangan negara dan jadwal yang telah ditetapkan. Pandemi covid tidak menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan.
Terakhir, dia juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah dan BPK di dalam proses audit telah semakin baik dan komunikatif dengan adanya pembahasan konsep hasil pemeriksaan dan konsep rekomendasi.
"Kami berharap komunikasi yang baik antara pemerintah dan BPK yang telah terbangun selama ini dapat terus terjalin dan terjaga untuk kelancaran proses pemeriksaan dan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akhirnya Sri Mulyani Buka Suara Soal Sumber Anggaran Bansos Pangan dan BLT Jelang Hari Pencoblosan
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp11,2 Triliun untuk BLT Pangan Periode Januari-Maret 2024
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus
Dia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi
Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaAturan Baru: Sri Mulyani Izinkan WNA Tanpa NPWP Ikut Lelang Diselenggarakan Negara
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari relaksasi pemerintah untuk warga asing yang diatur dalam PMK 122 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya