Sri Mulyani: Di Indonesia Banyak Orang Profesi Makelar, Korupsi Tak Kunjung Tuntas

Selasa, 3 Desember 2019 12:01 Reporter : Anggun P. Situmorang
Sri Mulyani: Di Indonesia Banyak Orang Profesi Makelar, Korupsi Tak Kunjung Tuntas Sri Mulyani. ©Instagram Sri Mulyani

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui bahwa di Indonesia masih banyak profesi makelar yang membuat korupsi tak kunjung tuntas diberantas walau sistem sudah baik. Dia menyebut masih ada oknum yang memanfaatkan sistem untuk menarik keuntungan.

"Kita sudah mengatakan DAK itu enggak perlu pakai lobby dan enggak boleh datang mencairkan. Jadi even kalau kita sudah membuat sistem, masih ada orang yang mencoba menjadi perantara. Semuanya seharusnya tidak perlu harus datang. Tapi, di Indonesia itu banyak orang yang profesinya memang makelar. Jadi sistem pun nanti di makelarin," ujarnya di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (3/12).

Fenomena seperti itu, kata Sri Mulyani, tak selalu bisa dijaga dan diawasi. Untuk itu dia meminta agar seluruh pegawai Kementerian Keuangan secara bahu membahu memperbaiki sistem secara rutin dan menyeluruh.

"Nah hal seperti itu, saya minta teman teman Kemenkeu jangan mudah puas. Oh, kalau saya sudah ada sistem ini, berarti tugas saya untuk menghalangi korupsi sudah tidak ada. Itu tidak boleh, kita harus terus menerus memperbaiki sistem diluar our self," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Korupsi Inefisiensi Anggaran

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, jenis korupsi tidak hanya mencuri uang melalui jasa makelar. Tetapi ada juga bentuk lain seperti inefisiensi anggaran, salah alokasi dan tidak tepat sasaran.

"Kita juga ingin memperbaiki kualitas belanja kita, jadi ada gradasinya yang korupsi barbar, ada yang inefisiensi, ada yang salah alokasi. Itu juga semuanya dampaknya juga sama jeleknya Kepada Indonesia," jelasnya.

"Kalau kita ingin maju, ya belanja kita harus tepat sasaran, efisien dan tidak dikorupsi. Jangan cuma tidak korupsi, tapi salah desainnya. Jadi ini adalah tantangan yang lebih tinggi lagi reformasi belanja negara harus kita lakukan," tandasnya. [idr]

Baca juga:
Lelang 20.000 Ton Beras Disposal, Bulog Tunggu Putusan Kompensasi Pemerintah
Bank Jepang Tertarik Investasi Biayai Proyek Infrastruktur RI Tanpa Utang
Kemenkeu Beberkan Alasan Jiwasraya Tak Dapat PMN di 2020
Meski Jarang Terdengar, PT PANN Ternyata Telah Sabet Sejumlah Penghargaan Nasional
Jokowi Soal Pemekaran Wilayah Papua: Sampai Saat Ini Masih Moratorium

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini