Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp947,6 triliun atau 6,14 persen terhadap PDB. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019.

"Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, Defisit APBN TA 2020 tercatat sebesar Rp947,6 triliun. Realisasi defisit APBN TA 2020 tersebut adalah 6,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, Kamis (15/7).

Defisit ini diperoleh karena pendapatan atau penerimaan negara sepanjang 2020 hanya Rp1.647,7 triliun. Sedangkan total belanja pemerintah dalam periode yang sama mencapai Rp2.595,4 triliun.

Khusus pendapatan negara disumbang dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan di 2020 mencapai Rp1.285,1 triliun, atau 91,5 persen dari target APBN 2020.

Penerimaan perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp1.248,4 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp36,7 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan di 2020 tersebut menurun Rp261 triliun atau 16,8 persen dibandingkan dengan realisasi 2019.

Pendapatan negara selanjutnya disumbang PNBP dalam tahun anggaran 2020 berjumlah Rp343,8 triliun, yang berarti 116,8 persen dari target APBN TA 2020. PNBP ini terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp97,2 triliun, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp66,1 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp111,2 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp 69,3 triliun.

Belanja Negara

Realisasi belanja negara di 2020 tercatat sebesar Rp 2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari target APBN 2020. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.832,9 triliun, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 762,5 triliun.

"Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 sebesar Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari APBN TA 2020," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, Kamis (15/7).

Sri Mulyani mengatakan, belanja negara baik dalam bentuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berperan cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Dia menjabarkan, realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832,9 triliun atau 92,8 persen dari pagu APBN TA 2020.

Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp380,5 triliun, belanja barang sebesar Rp422,3 triliun, belanja modal sebesar Rp191 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp314,1 triliun. Lalu subsidi sebesar Rp196,2 triliun, belanja hibah sebesar Rp6,3 triliun, belanja bantuan sosial sebesar Rp202,5 triliun, dan belanja lain-lain sebesar Rp120,0 triliun.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan Dana Desa dalam di 2020 sebesar Rp762,5 triliun atau 99,8 persen dari pagu APBN TA 2020. Terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp652,1 triliun, dana insentif daerah sebesar Rp18,5 triliun, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,3 triliun, dana otonomi khusus sebesar Rp19,5 triliun, dan dana desa sebesar Rp71,1 triliun.